JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya sangat meyakini bahwa percepatan penyerapan anggaran menjadi resep tunggal dalam mengatasi semua masalah ekonomi di tanah air. Mulai dari lesunya pertumbuhan ekonomi sampai semester I 2015, hingga pelemahan rupiah yang pada hari ini sempat menembus Rp 14 ribu per dolar.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Jokowi tengah berupaya membangun kembali kepercayaan pasar dengan memanggil dan mengumpulkan pertama jajaran aparat penegak hukum dan kepala daerah.
“Tujuannya supaya serapan anggaran bisa lebih tinggi, karena kita masih sangat rendah, yakni sampai saat ini untuk belanja modal baru sampai 20 persen,” ujar Pramono di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (24/8).
Menurut Pramono, pemerintah tengah mendorong kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota untuk berani mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan tanpa dirundung ketakutan akan terbentur dengan persoalan hukum.
Jokowi menghendaki agar penegak hukum tidak memidanakan sebuah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Kalaupun ada persoalan administratif, katanya, bisa diselesaikan melalui jalur perdata sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 30 tahun 2014.
Dengan kata lain, salah satu faktor yang disoroti Pramono soal minimnya penyerapan anggaran lebih disebabkan oleh ketakutan yang merundung kepala daerah dalam menggunakan anggaran.
“Artinya di daerah itu uang negara dan BUMN itu ada tapi tidak berani dikeluarkan karena ada ketakutan itu,” ujar politisi dari PDIP. [] CI