SAMARINDA – Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali mewarnai dinamika demokrasi lokal di Samarinda. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) turun ke jalan dan memusatkan aksinya di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin, (23/02/2026). Aksi ini menjadi penanda menguatnya kritik publik, khususnya dari kalangan mahasiswa, terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Demonstrasi dimulai sekitar pukul 15.00 Wita dengan membawa spanduk, poster, serta membacakan pernyataan sikap bertajuk Pakta Integritas. Dalam pernyataan tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama yang diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tuntutan itu mencakup evaluasi Program Gratispol, penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, jaminan kebebasan berekspresi, serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Situasi sempat memanas ketika massa aksi mencoba mendekati pintu utama kantor gubernur. Aparat keamanan melakukan pengamanan ketat sehingga terjadi adu mulut dan dorong-dorongan. Meski demikian, ketegangan tersebut tidak berlangsung lama setelah dilakukan komunikasi antara perwakilan mahasiswa dan petugas di lapangan.
Koordinator lapangan GERAM, Angga, menyampaikan bahwa sorotan terbesar mahasiswa tertuju pada Program Gratispol yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Ia menyebut kebijakan yang selama ini disampaikan secara masif di ruang publik belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa.
“Pemprov sendiri bicara besar sekali di media soal Gratispol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim,” ujar Angga ditemui saat aksi.
Angga mencontohkan kondisi di Universitas Mulawarman, di mana masih banyak mahasiswa yang telah mendaftar namun tidak tercantum sebagai penerima manfaat. Menurutnya, hal tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait konsep pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah daerah.
“Di Unmul sendiri banyak sekali teman-teman yang sudah mendaftar, tapi namanya tidak masuk dalam penerima Gratispol ini. Katanya akan digratiskan untuk seluruh mahasiswa, tapi hari ini ada persyaratannya. Jadi dipertanyakan, gratis dari mananya Gratispol ini?” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan besaran uang kuliah tunggal (UKT) antar perguruan tinggi. Di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, UKT disebut bisa mencapai sekitar Rp5 juta per semester, sementara di kampus lain nominalnya berbeda tergantung kebijakan masing-masing.
“Dikatakan akan membangun Kalimantan Timur lebih baik lagi, mulai dari kesehatan gratis, pendidikan gratis. Tapi sekarang tidak nyata. Hanya omon-omon saja,” ujarnya.
Aksi mahasiswa kemudian mendapat perhatian langsung dari orang nomor satu di Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, turun menemui massa. Meski sempat diwarnai emosi dari peserta aksi, Rudy memilih membaur dan duduk bersama mahasiswa di pelataran kantor gubernur untuk mendengarkan tuntutan secara langsung.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan pemerintah provinsi menyatakan menerima tuntutan mahasiswa sebagai bahan evaluasi kebijakan. Komitmen itu dituangkan dalam dokumen pernyataan yang dibacakan di hadapan massa aksi.
“Pemerintah tidak anti kritik. Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami jadikan bahan evaluasi,” ujar Rudy di hadapan peserta aksi.
Pemprov Kaltim juga berjanji memberikan kejelasan serta transparansi berupa bukti konkret terkait tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan. Sementara itu, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi komitmen tersebut. Mereka menilai aksi ini bukan sekadar protes sesaat, melainkan awal dari pengawasan publik terhadap jalannya kebijakan pemerintah daerah. []
Diyan Febriana Citra.