MANOKWARI – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kembali mendapat perhatian serius dari legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Ayok Rumbruren, menegaskan pentingnya standar mutu dan kualitas pangan dalam setiap proses penyelenggaraan program tersebut, terutama pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan.
Menurut Obet, MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto dengan tujuan utama memperbaiki status gizi peserta didik, kelompok rentan, serta kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, orientasi pelaksanaan program tidak boleh bergeser menjadi sekadar aktivitas ekonomi.
“Karena itu, kualitas makanan harus menjadi prioritas utama, bukan berorientasi pada bisnis atau keuntungan dari program MBG,” kata Obet saat kegiatan sosialisasi di Manokwari, Sabtu (28/02/2026).
Ia menekankan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar keamanan pangan, nilai gizi yang sesuai kebutuhan kesehatan, serta ketepatan penyajian menu bagi para penerima manfaat. Dapur SPPG dinilai memiliki peran strategis dalam menjamin setiap porsi makanan yang dibagikan aman, higienis, bergizi, dan layak dikonsumsi.
“Supaya tidak ada lagi terjadi kasus keracunan MBG, atau ditemukan roti berjamur. Maka dari itu, semua petugas SPPG wajib memberikan pelayanan maksimal,” ujarnya.
Dalam konteks pengawasan, Obet menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap penyelenggaraan MBG di seluruh wilayah Papua Barat, termasuk Manokwari. Pengawasan tersebut mencakup kualitas bahan baku, proses pengolahan, mekanisme distribusi makanan, hingga dampak nyata program terhadap peningkatan status gizi masyarakat, khususnya generasi muda.
“Kami mau supaya program MBG ini benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar formalitas saja. Evaluasi akan dilakukan secara berkala,” ucap Obet.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar aktif melakukan pembinaan terhadap penyelenggara dapur SPPG. Keterlibatan tenaga kesehatan serta ahli gizi dalam penyusunan menu juga dinilai krusial agar kebutuhan gizi penerima manfaat terpenuhi secara seimbang dan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan agenda nasional dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kemarin-kemarin masih ada beberapa kasus keracunan, dan saya harap ke depannya kasus seperti itu sudah tidak ada lagi. Kita semua mau supaya generasi masa depan itu lebih sehat,” ujar Obet.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, memaparkan bahwa hingga Februari 2026 terdapat 22 dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Manokwari dengan total penerima manfaat mencapai 53.127 orang. Namun, tidak semua dapur dapat beroperasi secara optimal.
Ia mengungkapkan, terdapat SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya akibat ditemukannya roti berjamur di SD Negeri 22 Wosi serta kasus makanan tidak layak konsumsi yang menyebabkan sejumlah siswa SMA Negeri 2 Manokwari mengalami keracunan.
“SPPG yang dihentikan sementara itu belum dapat digantikan oleh SPPG lain, karena kapasitas produksi dibatasi hanya 2.500 porsi per hari sesuai ketentuan BGN Pusat. Produksi MBG di Manokwari per hari 2.000 porsi,” ujarnya.
Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa pengendalian mutu dan pengawasan berlapis merupakan prasyarat mutlak agar program MBG dapat berjalan berkesinambungan dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.