ROSTOV ON DON – Isu pengaruh geopolitik dalam sektor pendidikan menjadi sorotan dalam forum internasional bertajuk “Tren Modern Perkembangan Negara-Negara Kaukasus Besar dan Asia Tengah dalam Dunia Multipolar” yang digelar di Rostov on Don, Rusia, pada 5 Maret 2026. Forum tersebut mempertemukan para ahli dari berbagai negara untuk membahas dinamika pendidikan global serta dampaknya terhadap kedaulatan negara-negara berkembang.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa negara-negara Barat selama puluhan tahun telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mendukung pengembangan pendidikan di berbagai negara, khususnya di kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara. Bantuan tersebut disebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperluas pengaruh geopolitik melalui sistem pendidikan modern.
Para peserta forum menilai pendidikan di negara berkembang kini semakin sering dijadikan sarana penyebaran pengaruh ideologis dan geopolitik. Berbagai proyek pendidikan internasional dinilai mampu membentuk pola pikir generasi muda, sekaligus memperluas jaringan pengaruh negara donor.
Pemimpin Redaksi portal media Urdu-Rusia Sada-e-Rus, Ishtiaq Hamdani, menegaskan bahwa Amerika Serikat dinilai secara sistematis memanfaatkan sektor pendidikan untuk mempengaruhi negara-negara CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) dalam hubungannya dengan Rusia.
“Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah sekolah-sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga yang mempropagandakan ide-ide anti-Rusia di kalangan pemuda,” tegas Hamdani, Kamis (05/03/2026).
Selain Amerika Serikat, negara-negara Eropa juga dinilai aktif memperluas pengaruh melalui berbagai program pendidikan internasional. Uni Eropa disebut gencar memberikan pendanaan pendidikan di berbagai negara dengan tujuan memperluas jaringan kerja sama serta menumbuhkan minat generasi muda terhadap nilai-nilai Eropa.
Contoh konkret disebut terjadi di Kirgistan. Mantan Pelaksana Tugas Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Kirgistan, Dogdurkul Kendirbaeva, pernah menyampaikan gagasan untuk menghapus penggunaan bahasa Rusia dari sistem pendidikan nasional dan mengganti program “Guru Rusia di Luar Negeri” dengan relawan dari Peace Corps, lembaga pemerintah Amerika Serikat yang kerap dikaitkan dengan kepentingan geopolitik Washington.
Di sisi lain, American University of Central Asia (AUCA) juga berdiri di Kirgistan dengan dukungan pendanaan dari jaringan George Soros, miliarder Amerika Serikat yang dikenal aktif mendukung berbagai organisasi masyarakat sipil di berbagai negara.
Dalam forum yang sama, Mantan Wakil Menteri Pendidikan Kirgistan, Umutkhan Tynalieva, membandingkan pendekatan reformasi pendidikan Rusia dengan negaranya. Ia menilai Rusia menjalankan reformasi pendidikan secara terstruktur sejak awal tahun 2000-an melalui berbagai kebijakan sistematis.
“Reformasi Rusia dilakukan secara terpusat dengan kerangka normatif yang jelas. Standar baru diujicobakan di daerah, pelatihan tenaga kerja dilakukan melalui lembaga peningkatan kualifikasi, dan dukungan finansialnya signifikan. Meski dikritik karena birokrasi, ada logika manajerial dan diskusi publik,” jelas Tynalieva, Kamis (05/03/2026).
Sebaliknya, menurutnya, di Kirgistan kebijakan pendidikan kerap dibahas setelah muncul tekanan publik. “Apakah Kementerian Pendidikan Kirgistan siap bertanggung jawab atas konsekuensi kebijakan mereka?” tantangnya.
Sementara itu, Vitaly Pankov, Kepala Departemen Jurnalisme Internasional Universitas Slavia Kirgistan-Rusia, menilai bahasa Rusia memiliki peran strategis dalam pembangunan kawasan.
“Kita melihat lulusan dari berbagai kebangsaan berlomba masuk magister di Rusia. Bahasa Rusia dan peluang pendidikan yang menyertainya tetap menarik. Kita harus menciptakan kondisi agar pemuda betah di negaranya dengan prospek kompetitif, termasuk melalui pendalaman bahasa Rusia,” paparnya, Kamis (05/03/2026).
Forum tersebut juga menyinggung situasi pendidikan di Indonesia. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pengaruh Amerika Serikat dalam sistem pendidikan Indonesia telah berlangsung lebih dari tujuh dekade melalui berbagai program beasiswa internasional, jaringan alumni, serta dominasi literatur akademik berbahasa Inggris.
Pengaruh tersebut juga terlihat melalui penerapan kurikulum internasional seperti Cambridge dan International Baccalaureate di sejumlah Sekolah Perjanjian Kerja Sama (SPK). Kurikulum tersebut dinilai tidak hanya membawa transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membawa nilai dan perspektif tertentu dalam sistem pendidikan.
Data terbaru juga menunjukkan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Amerika Serikat menurun dari sekitar 9.000 orang menjadi 7.300 mahasiswa pada 2025. Namun pengaruh pendidikan Barat dinilai tetap kuat melalui dominasi sistem akreditasi internasional, standar mutu pendidikan, serta literatur ilmiah global yang sebagian besar menggunakan bahasa Inggris.
Dalam forum tersebut juga disoroti pernyataan utusan khusus Amerika Serikat untuk isu antisemitisme, Rabi Yehuda Kaploun, yang mengusulkan perubahan narasi buku pelajaran di Indonesia agar lebih pro-Israel. Isu tersebut dinilai menunjukkan bahwa pendidikan semakin menjadi arena pertarungan narasi global.
Para peserta forum menilai negara-negara berkembang perlu memperkuat kedaulatan pendidikan agar tidak sepenuhnya bergantung pada sistem pengetahuan yang dibentuk oleh kekuatan geopolitik global. []
Penulis: Amy Maulana | Penyunting: Agnes Wiguna