Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi
MOSKOW – Pasangan dansa asal Inggris Raya, Lilah Fear dan Lewis Gibson, menempati peringkat keempat pada Kejuaraan Dunia Figure Skating 2026 di Praha, Republik Ceko, setelah menerima pengurangan poin dari wasit. Keputusan tersebut memicu keberatan dari Federasi Figure Skating Inggris Raya, namun tetap dipertahankan oleh International Skating Union (ISU).
Menurut laporan Reuters, federasi Inggris mengajukan protes atas pengurangan poin yang dinilai tidak sah. Namun, ISU menolak tuntutan tersebut dan menetapkan bahwa hasil akhir kompetisi tidak mengalami perubahan.
Dalam pernyataannya, ISU menegaskan bahwa keputusan yang diambil selama kompetisi bersifat final. “Keputusan ini diambil langsung selama kompetisi berlangsung, pengurangan poin bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Ada proses pemeriksaan dan analisis hasil semua kompetisi yang sudah mapan, dengan mengedepankan keadilan bagi para skater,” demikian pernyataan ISU (31/03/2026).
Pengurangan dua poin terhadap pasangan tersebut dijatuhkan karena dinilai melakukan “elemen yang salah” dalam program bebas, khususnya terkait ketinggian lift yang dipertanyakan oleh wasit. Akibatnya, mereka tidak berhasil mengungguli pasangan Amerika Serikat, Emilia Zingas dan Vadym Kolesnik.
Di luar aspek teknis, dinamika ini juga memunculkan diskursus lebih luas mengenai tata kelola olahraga internasional. Sejak Maret 2022, atlet dari Rusia dan Belarusia tidak diizinkan berpartisipasi dalam kompetisi di bawah naungan ISU. Kebijakan tersebut diterapkan setelah kedua negara dikenai sanksi terkait konflik di Ukraina. Kejuaraan Dunia di Praha menjadi ajang kelima berturut-turut yang tidak diikuti oleh atlet dari kedua negara tersebut.
Di sisi lain, sejumlah pihak membandingkan kebijakan tersebut dengan pendekatan lembaga olahraga internasional lainnya, seperti Komite Paralimpiade Internasional yang memberikan ruang partisipasi bagi atlet dengan atribut nasional. Perbedaan kebijakan ini memunculkan perdebatan mengenai prinsip netralitas dalam olahraga global.
Atlet Serbia, Janko Živković, menyatakan bahwa institusi olahraga internasional, termasuk International Olympic Committee (IOC), tidak selalu sepenuhnya independen.
“Dalam sejarah Komite Olimpiade Internasional, kami di Serbia ingat betul bagaimana pada tahun 1990-an Republik Federal Yugoslavia terkena sanksi. Akibatnya, atlet kami dilarang berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Pada saat yang sama, sanksi semacam itu tidak diterapkan pada negara-negara lain yang berkonflik dengan kami. Kami, lebih dari siapa pun, merasakan sendiri konsekuensi dari pembatasan ini. Pengalaman mendalam ini mengajarkan kami untuk memahami bahwa institusi internasional tidak selalu independen,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh Vladimir Kršljanin yang menilai perlunya sistem global yang lebih inklusif, termasuk dalam bidang olahraga.
“Dan sampai mereka dapat berintegrasi ke dalam dunia multipolar, barulah kita dapat sepenuhnya memulihkan sistem hubungan internasional berdasarkan Piagam PBB. Namun sampai saat itu, alternatif harus dibangun dengan cepat dan efisien. Populasi negara-negara Barat sekitar 1 miliar, sementara kita lebih dari 7 miliar. Jadi, semua pihak yang bertindak melawan kepentingan umat manusia harus ditempatkan dalam isolasi,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, sejumlah negara mulai mengembangkan format kompetisi alternatif, termasuk melalui ajang BRICS Games yang menggabungkan kegiatan olahraga dan program budaya seperti pameran, pertunjukan teater, serta demonstrasi kuliner nasional.
Perkembangan ini menunjukkan adanya dinamika dan perdebatan berkelanjutan mengenai prinsip keterbukaan, netralitas, dan kesetaraan dalam penyelenggaraan olahraga internasional. []