JAKARTA – Kewaspadaan terhadap potensi masuknya varian baru COVID-19 BA.3.2 yang dikenal dengan sebutan Cicada kembali menjadi sorotan setelah Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhadi meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional, terutama pada aspek deteksi dini dan pengawasan genomik. Seruan itu disampaikan di tengah laporan bahwa varian tersebut telah terdeteksi di sedikitnya 23 hingga 25 negara, meski hingga kini belum ditemukan kasus di Indonesia.
Nurhadi menegaskan kemunculan subvarian baru itu harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat respons kesehatan publik tanpa memicu kepanikan di masyarakat.
“Kemunculan varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai ‘Cicada’ tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” kata Nurhadi, sebagaimana diberitakan Kumparan, Rabu, (08/04/2026).
Menurutnya, perhatian utama bukan semata pada ada atau tidaknya temuan kasus di dalam negeri, melainkan pada kekuatan sistem nasional dalam membaca potensi ancaman sejak dini.
“Fakta bahwa varian ini belum terdeteksi di Indonesia memang memberi ruang tenang, namun dinamika global menunjukkan bahwa penyebaran virus masih sulit diprediksi, terlebih di tengah mobilitas internasional yang kembali tinggi,” ungkap Nurhadi.
Varian BA.3.2 saat ini berstatus variant under monitoring secara global atau varian dalam pemantauan oleh otoritas kesehatan dunia. Sejumlah laporan internasional menyebut subvarian ini merupakan turunan Omicron dengan banyak mutasi pada protein spike, namun hingga kini belum ada bukti kuat yang menunjukkan tingkat keparahan lebih tinggi dibanding subvarian lain yang beredar.
Nurhadi menilai pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa selang waktu antara deteksi global dan masuknya varian ke suatu negara sering kali sangat singkat, sementara respons kebijakan kerap terlambat.
“Melainkan apakah kapasitas deteksi dini kita cukup kuat untuk membaca perubahan sejak awal,” tutur legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas pengawasan genomik secara merata hingga ke luar kota-kota besar.
“Kami mendorong Pemerintah untuk memperkuat genomic surveillance secara merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar,” ujar Nurhadi.
Selain penguatan laboratorium dan data epidemiologi, komunikasi publik juga dinilai harus tetap terjaga agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak menyesatkan.
“Di sisi lain, komunikasi publik juga harus dijaga tetap jernih, tidak menimbulkan kepanikan namun juga tidak meremehkan risiko,” jelas dia.
Ia menekankan pentingnya disiplin dasar kesehatan masyarakat, termasuk penggunaan masker saat sakit atau berada di ruang padat, perlindungan kelompok rentan, serta vaksinasi penguat bagi kelompok berisiko tinggi.
“Kami juga menilai Pemerintah perlu menyiapkan skenario lintas sektor sejak dini. Jangan sampai keterlambatan membaca sinyal awal justru berujung pada dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang lebih besar,” sebut Nurhadi.
Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja harian, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kesiapan bantuan sosial harus menjadi bagian dari strategi mitigasi bila sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus.
“Pada akhirnya, yang ingin kami tekankan adalah bahwa kekuatan sistem kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons krisis besar, tetapi dari kecepatan membaca sinyal kecil sebelum menjadi ancaman besar,” paparnya.
“Ini yang harus menjadi pelajaran utama dari pengalaman pandemi sebelumnya,” tutup Nurhadi. []
Redaksi05