BEIRUT – Pemerintah Libanon menegaskan tidak akan menyepakati perjanjian damai dengan Israel tanpa komitmen penarikan penuh pasukan dari seluruh wilayah kedaulatannya, di tengah rencana lanjutan perundingan yang dijadwalkan berlangsung di Washington. Sikap tegas ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Nawaf Salam sebagai prasyarat utama bagi tercapainya kesepakatan permanen.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran Libanon terhadap kemungkinan pembentukan zona penyangga permanen oleh Israel di wilayah selatan. “Kita tidak dapat hidup dengan kehadiran zona penyangga, kehadiran Israel saat pengungsi Libanon tidak diizinkan untuk kembali serta di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali,” tegas Salam, sebagaimana dilansir Washington Post, Kamis, (23/04/2026).
Sikap pemerintah Libanon ini menandai pendekatan negosiasi tanpa konsesi wilayah. Presiden Joseph Aoun menegaskan bahwa keikutsertaan Libanon dalam perundingan bukan bentuk kompromi terhadap kedaulatan negara, melainkan upaya mencari solusi jangka panjang atas konflik yang telah berlangsung lama.
Di sisi lain, situasi di lapangan masih diliputi ketegangan. Pada 15 April 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan rencana militer yang menargetkan wilayah Bint Jbeil di Libanon selatan, yang diklaim sebagai basis kelompok Hizbullah. Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran akan eskalasi konflik bersenjata.
Sementara itu, gencatan senjata selama 10 hari yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sejak 17 April 2026 dinilai belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Libanon menuding masih terjadi pelanggaran berupa serangan udara, artileri, serta penggunaan pesawat tanpa awak atau drone oleh pihak Israel.
Dalam upaya meredakan konflik, Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi rencana pertemuan lanjutan antara Libanon dan Israel di Washington pada tingkat duta besar. Pertemuan ini akan menjadi putaran kedua pembicaraan yang difokuskan pada implementasi gencatan senjata serta tuntutan penarikan pasukan.
Keberhasilan perundingan tersebut dinilai sangat bergantung pada kesediaan Israel memenuhi syarat utama yang diajukan Libanon. Penarikan penuh pasukan diharapkan menjadi kunci untuk membuka jalan bagi kembalinya ratusan ribu pengungsi serta pemulihan wilayah terdampak konflik di Libanon selatan. []
Redaksi05