JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pengawasan dan masukan terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pada program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis pemerintah. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi praktik korupsi sejak tahap awal pelaksanaan program tahun anggaran 2026.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (08/05/2026) pagi. Pertemuan tersebut difokuskan pada konsultasi terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.
“Konsultasi, minta nasihat sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujar Saifullah Yusuf sebagaimana diberitakan Antara, Jumat (08/05/2026).
Menurut dia, Kemensos sengaja membuka seluruh proses pengadaan kepada lembaga pengawas agar pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel. Salah satu program yang menjadi perhatian ialah Sekolah Rakyat yang kini mulai memasuki tahap pengadaan kebutuhan operasional.
“Akan tetapi, kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos sekaligus kami minta nasihat, masukan, kritik, dan saran karena kebetulan kami juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada 2026,” katanya.
Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya tidak ingin program prioritas Presiden Prabowo Subianto tercoreng akibat penyimpangan anggaran maupun praktik korupsi. Karena itu, Kemensos memilih melibatkan berbagai lembaga pengawas sejak awal proses berjalan.
“Oleh karena itu, kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos,” ujarnya.
Sebelumnya, Mensos telah menyampaikan rencana bertemu pimpinan KPK untuk membahas tata kelola pengadaan dalam program Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan perlengkapan siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal sebelum program berjalan penuh pada 2026. []
Redaksi05