KUTAI KARTANEGARA – Gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Senin, (12/10/15) pagi kedatangan ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Kukar (FTHK). Para tenaga honorer tersebut menuntut kenaikan gaji yang tidak pernah naik sejak 13 tahun silam.
Menurut Ketua FTHK, Ali Rohman, kedatangan mereka ke DPRD merupakan bentuk kekecewaan kepada anggota Dewan karena sudah 2 kali sejak tahun 2013-2014 melayangkan surat permohonan kenaikan gaji tidak ada tanggapan.
“Sudah 2 kali kami melayangkan surat ke DPRD akan tetapi tidak ada tanggapan, makanya tahun ini meskipun terhitung terlambat aksi tetap kami laksanakan,” ujarnya.
“Bayangkan saja, PPU yang merupakan Kabupaten termuda di Kaltim gaji pegawai honorer Rp 1,8 juta, untuk Kabupaten tertua yakni Kutim gaji sudah Rp 1,4 juta. Sementara Kukar dengan APBD besar, gaji honorer masih Rp 830 Ribu,” tambahnya.
Selain menuntut kenaikan gaji, FTHK juga menuntut dikembalikannya sistem SK ke 1 pintu yakni BKD agar pemerintah lebih mudah mendata dan mengontrol tenaga honorer di SKPD terkait.
Aksi yang berlangsung 20 menit di depan halaman DPRD ini kemudian dilanjutkan ke ruang Banmus DPRD untuk melakukan dialog. Turut hadir dalam dialog yakni kepala BKD kukar Ridha darmawan, kepala BPKD Taufan Hidayat dan beberapa anggota dewan.
Mengenai permasalahan ini, Wakil Ketua II DPRD Kukar, Sudirman dan beberapa anggota dewan lainnya berjanji akan memperjuangkan tuntutan pegawai. “Untuk masalah kenaikan upah para tenaga Honorer, kami akan memperjuangkan dengan membentuk tim pansus,” kata Sudirman. [] Advetorial