Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi
MOSKOW – Piala Dunia 2026 telah mencatatkan sejarah sebagai edisi pertama yang mempertemukan 48 tim nasional. Turnamen yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi perhelatan terbesar sepanjang sejarah kompetisi sepak bola dunia. Namun, besarnya turnamen tidak serta-merta membuat perhatian publik hanya tertuju pada prestasi di lapangan.
Berbagai kontroversi justru membuat Piala Dunia 2026 kerap dipandang sebagai panggung pertarungan politik, kekuasaan, dan kepentingan institusional. Perdebatan mengenai keputusan wasit, penggunaan teknologi, regulasi disipliner, hingga campur tangan kepala negara menunjukkan bahwa sepak bola modern semakin sulit dipisahkan dari dinamika geopolitik.
Salah satu peristiwa paling mencolok terjadi ketika penyerang tim nasional Amerika Serikat (AS), Folarin Balogun, menerima kartu merah dalam pertandingan babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina pada 1 Juli 2026.
Kartu merah tersebut membuat Balogun dijatuhi larangan bertanding satu laga sehingga semestinya absen ketika AS menghadapi Belgia pada babak 16 besar. Namun, Presiden AS Donald Trump kemudian menghubungi Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino dan mendesak agar hukuman itu ditinjau kembali.
Komite Disiplin FIFA selanjutnya menangguhkan larangan bertanding tersebut selama satu tahun. Keputusan itu memungkinkan Balogun tetap tampil menghadapi Belgia. Meskipun AS akhirnya tersingkir, keputusan FIFA memicu kritik karena dianggap membuka ruang bagi intervensi politik dalam proses penegakan disiplin olahraga. Federasi Sepak Bola Norwegia bahkan mempertimbangkan pengajuan pengaduan etik atas persoalan tersebut.
Persoalan utamanya bukan sekadar apakah keputusan terhadap Balogun benar atau keliru. Kontroversi itu menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni kemampuan FIFA menjaga independensi lembaga peradilannya dari tekanan politik.
Ketika seorang kepala negara dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan organisasi olahraga internasional untuk meminta peninjauan hukuman terhadap pemain negaranya, publik berhak mempertanyakan apakah prosedur yang sama tersedia bagi seluruh peserta.
Olahraga memang tidak pernah sepenuhnya steril dari politik. Namun, dukungan terhadap tim nasional seharusnya dibedakan secara tegas dari tekanan terhadap lembaga yang bertugas menjaga keadilan pertandingan.
Analis politik asal Georgia sekaligus pendiri SIKHA Foundation, Archil Sikharulidze, memandang kasus Balogun sebagai bagian dari proses yang telah berlangsung lama. Menurut dia, olahraga telah menjadi instrumen politik, terutama ketika dunia menghadapi konflik dan ketegangan geopolitik.
Dalam pandangannya, campur tangan Trump bukan hanya bentuk pembelaan terhadap tim nasional, melainkan tindakan yang melampaui batas kewajaran karena diarahkan kepada proses pengambilan keputusan FIFA. Sikap semacam itu berisiko menimbulkan anggapan bahwa kekuatan politik dapat memengaruhi penerapan aturan olahraga.
Kontroversi Piala Dunia 2026 juga berkaitan dengan kinerja wasit dan penggunaan Asisten Wasit Video (Video Assistant Referee/VAR). Teknologi tersebut pada awalnya diharapkan dapat mengurangi kesalahan manusia dan membantu wasit mengambil keputusan secara lebih akurat.
Dalam praktiknya, VAR belum sepenuhnya mengakhiri perdebatan. Penafsiran berbeda terhadap peristiwa yang sama, proses pemeriksaan yang panjang, dan keputusan yang dinilai tidak konsisten justru kerap melahirkan kontroversi baru.
Persoalannya tidak selalu terletak pada teknologinya, tetapi pada harapan berlebihan yang dibebankan kepadanya. VAR merupakan alat bantu, bukan mesin yang mampu memberikan jawaban mutlak terhadap setiap kejadian.
Rekaman video dapat menunjukkan posisi kaki, arah bola, atau titik terjadinya pelanggaran. Namun, teknologi tidak dapat sepenuhnya menghapus perbedaan penafsiran terhadap aturan. Manusia tetap menentukan apakah kontak tertentu layak disebut pelanggaran, apakah tindakan pemain memenuhi unsur kesengajaan, dan apakah suatu kejadian memengaruhi jalannya pertandingan.
Sikharulidze menilai bahwa perdebatan paling sengit bukan selalu mengenai apakah pemain berada dalam posisi luar permainan (offside), melainkan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan. Menurut dia, pengukuran hingga hitungan milimeter dapat menghasilkan ketepatan teknis, tetapi sekaligus menghilangkan spontanitas dan unsur kejutan yang selama ini menjadi bagian dari daya tarik sepak bola.
Sepak bola modern pada akhirnya harus menentukan pilihannya: mengejar ketepatan mutlak atau tetap menyediakan ruang bagi faktor manusia. Kedua tujuan tersebut sulit diwujudkan secara sempurna dalam waktu yang bersamaan.
Teknologi seharusnya membantu manusia mengambil keputusan, bukan menggantikan keseluruhan proses penilaian. Karena itu, perbaikan kualitas VAR tidak cukup dilakukan dengan menambah jumlah kamera atau memperpanjang pemeriksaan. FIFA juga harus memastikan adanya standar penafsiran yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami publik.
Di sisi lain, FIFA terus memperluas regulasi disipliner. Pembatasan terhadap protes pemain, pengetatan perilaku di lapangan, dan peningkatan pengawasan memperlihatkan keinginan organisasi tersebut untuk menciptakan pertandingan yang lebih tertib.
Upaya menjaga ketertiban tentu dapat dipahami. Namun, regulasi yang terlalu luas berisiko mengubah sepak bola menjadi kompetisi kepatuhan terhadap instruksi. Emosi, spontanitas, dan reaksi pemain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertandingan.
Tantangan FIFA adalah membedakan antara tindakan yang mengancam keselamatan atau merusak integritas pertandingan dengan ekspresi emosional yang masih berada dalam batas kewajaran.
Persoalan serupa muncul dalam pengawasan antidoping. Bahkan ketika tidak terdapat kasus besar yang mendominasi pemberitaan, transparansi pemeriksaan dan keseragaman prosedur tetap penting. Dalam olahraga internasional, kepercayaan terhadap proses sama pentingnya dengan hasil pertandingan.
Kritik terhadap Piala Dunia 2026 tidak berhenti pada persoalan wasit dan regulasi. Politisasi olahraga, penerapan standar ganda, serta menurunnya kepercayaan terhadap organisasi olahraga internasional juga menjadi bagian dari perdebatan.
Sikharulidze berpendapat bahwa politik selalu memengaruhi olahraga tingkat tinggi. Pengaruh itu mungkin tidak terlihat pada masa ketika situasi geopolitik relatif stabil, tetapi akan menjadi semakin nyata ketika dunia menghadapi konflik besar.
Ia menjadikan pengecualian Rusia dari berbagai kompetisi internasional sebagai contoh penerapan standar yang dianggap tidak konsisten. Rusia dikenai sanksi olahraga menyusul perang di Ukraina, sementara negara-negara lain yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak selalu memperoleh perlakuan serupa.
Menurut Sikharulidze, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan konsistensi penerapan sanksi oleh FIFA, Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), serta Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Namun, perbandingan antara berbagai konflik tidak dapat diperlakukan sebagai persamaan hukum yang otomatis. Setiap keputusan organisasi olahraga dapat lahir dari aturan, proses kelembagaan, dan konteks yang berbeda.
Meskipun demikian, kritik mengenai standar ganda tetap perlu dijawab secara terbuka. FIFA dan UEFA harus mampu menjelaskan dasar setiap keputusan, kriteria pemberian sanksi, serta alasan suatu negara dihukum sementara negara lain tidak.
Tanpa penjelasan yang transparan, sanksi olahraga akan mudah dipandang sebagai perpanjangan kepentingan geopolitik negara atau kelompok tertentu.
Risiko terbesar yang dihadapi FIFA dan UEFA bukan sekadar kritik dari media, federasi nasional, atau pejabat politik. Ancaman yang lebih serius adalah hilangnya kepercayaan penonton.
Ketika masyarakat dari berbagai benua mulai melihat organisasi olahraga internasional sebagai lembaga yang hanya membela kepentingan negara-negara kuat, otoritas moral lembaga tersebut akan terkikis.
Dalam konteks itu, perluasan Piala Dunia menjadi 48 peserta dapat dipahami sebagai upaya memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara di luar kekuatan tradisional Eropa dan Amerika Selatan. Sepak bola merupakan olahraga global sehingga kompetisi tertingginya tidak seharusnya menjadi ruang eksklusif bagi negara-negara kaya.
Sikharulidze mendukung gagasan agar sebanyak mungkin kawasan memperoleh kesempatan berpartisipasi. Menurut dia, format yang lebih besar mungkin tampak rumit, tetapi tetap lebih mencerminkan karakter sepak bola sebagai olahraga dunia.
Tanpa keterlibatan yang luas, Piala Dunia berisiko hanya terlihat sebagai kompetisi klub-klub kekuatan lama dalam seragam tim nasional. Banyak pemain yang memperkuat negara Eropa memang memiliki hubungan keluarga dan budaya dengan Afrika atau Asia, tetapi struktur kekuasaan sepak bola tetap terkonsentrasi di Eropa.
Piala Dunia 2026 pada akhirnya tidak hanya akan dikenang karena pertandingan, gol, dan pencapaian para pemain. Turnamen ini juga memperlihatkan betapa erat hubungan antara sepak bola, politik, teknologi, dan perebutan pengaruh global.
Kontroversi Balogun menunjukkan bahaya ketika kekuasaan politik memasuki proses penegakan disiplin. Perdebatan VAR membuktikan bahwa teknologi tidak mampu menghapus seluruh perbedaan penafsiran. Sementara itu, persoalan sanksi dan standar ganda memperlihatkan pentingnya transparansi dalam tata kelola olahraga internasional.
FIFA kini berada di persimpangan. Organisasi tersebut harus memilih apakah akan mempertahankan independensi dan konsistensi aturan atau membiarkan keputusan-keputusannya terus dicurigai sebagai hasil tekanan politik.
Sepak bola tidak mungkin sepenuhnya dipisahkan dari politik. Namun, institusi olahraga tetap berkewajiban menjaga batas agar kepentingan kekuasaan tidak menentukan siapa yang dihukum, siapa yang dilindungi, dan siapa yang memperoleh perlakuan istimewa.
Ketika skandal di luar lapangan lebih ramai diperbincangkan daripada pertandingan, pihak yang paling dirugikan bukan hanya FIFA atau tim nasional tertentu, melainkan para penggemar yang mengharapkan sepak bola dimainkan berdasarkan aturan yang adil.
Pada akhirnya, kemegahan Piala Dunia tidak hanya diukur dari jumlah peserta, penonton, atau pendapatan. Nilai sebuah turnamen juga ditentukan oleh kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraannya. Tanpa kepercayaan tersebut, sepak bola dapat kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sebuah trofi: keyakinan bahwa pertandingan ditentukan di lapangan, bukan di ruang kekuasaan. []