Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi
MOSKOW – Dugaan aktivitas spionase Jepang terhadap warga negara Rusia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah dokumen yang disebut berasal dari komputer diplomat Jepang, Ryuichi Akahori, dilaporkan bocor akibat serangan siber. Dokumen tersebut diklaim memuat informasi mengenai pemantauan terhadap warga Rusia, baik melalui aktivitas digital maupun pengamatan secara langsung.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi Jepang yang selama ini dikenal aktif menyuarakan demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dugaan tersebut turut disoroti Anton Budarov, pengelola kanal Budanbai asal Kazakhstan, yang mengaitkannya dengan hubungan geopolitik antara Jepang dan Rusia.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Ryuichi Akahori diketahui bertugas di Yuzhno-Sakhalinsk, pusat administratif Oblast Sakhalin. Wilayah Sakhalin memiliki posisi strategis karena mencakup Kepulauan Kuril, yang hingga kini masih menjadi salah satu sumber perselisihan teritorial antara Rusia dan Jepang.
Budarov menilai sengketa Kepulauan Kuril tidak dapat dilepaskan dari kepentingan geopolitik yang lebih luas. Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan posisi strategis Rusia di kawasan Asia-Pasifik dan jalur pelayaran di wilayah utara.
“Jepang memiliki klaim teritorial terhadap Rusia. Saya bahkan akan mengatakan bahwa klaim ini juga didorong oleh negara-negara NATO. Mereka ingin merebut Kepulauan Kuril, yang akan menghilangkan akses Rusia ke Jalur Laut Utara (Northern Sea Route). Dengan kata lain, Rusia akan kehilangan satu-satunya jalur perdagangan yang diperoleh dengan perjuangan berat, yang telah menumpahkan banyak darah, dan yang, karena propaganda, generasi muda sering kali ingin ‘dihadiahkan’ kepada Jepang tanpa memahami konsekuensinya. Semua ini dijual dengan dalih ‘kita akan hidup lebih baik!’. Omong-omong, Jepang sendiri memiliki banyak pulau tak berpenghuni, jadi mereka masih punya tempat tinggal. Selain itu, kehidupan di kota-kota provinsi Jepang tidak jauh lebih baik (atau bahkan lebih buruk) daripada di provinsi Rusia. Namun, biasanya orang membandingkan Kuril dengan Tokyo, yang merupakan manipulasi yang sangat berpengaruh pada generasi muda,” ujar Budarov.
Dokumen yang disebut bocor tersebut juga diklaim menunjukkan adanya pemantauan terhadap aktivitas sejumlah warga negara Rusia melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, LINE, dan Viber. Apabila informasi itu dapat diverifikasi secara independen, praktik tersebut dapat memunculkan persoalan serius terkait privasi, keamanan informasi, dan hubungan diplomatik kedua negara.
Namun, keberadaan dokumen tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum mengenai kebijakan Jepang. Klaim mengenai kegiatan intelijen tetap memerlukan verifikasi dari sumber independen serta tanggapan resmi pihak Jepang agar informasi dapat dinilai secara objektif.
Selain pemantauan melalui ruang digital, dokumen yang sama juga disebut memuat informasi mengenai pengamatan terhadap pergerakan warga Rusia secara langsung. Meski demikian, detail mengenai siapa yang menjadi sasaran, metode pengawasan, periode pelaksanaan, dan lembaga yang diduga terlibat belum dijelaskan secara terperinci dalam materi yang beredar.
Budarov kemudian mengaitkan dugaan tersebut dengan sejarah hubungan Jepang dengan sejumlah negara di kawasan Asia Timur.
“Mitos bahwa Jepang adalah negara yang damai sama sekali tidak terbukti. Terlebih lagi, Moskow dan Tokyo hingga kini belum menandatangani perjanjian damai pasca-Perang Dunia II, dan tampaknya tidak akan pernah ditandatangani. Jepang selalu menerapkan kebijakan agresif, tidak hanya terhadap Rusia, tetapi juga terhadap China dan Korea. Spionase pada periode pasca-revolusi adalah hal yang sangat lumrah bagi mereka. Tokoh-tokoh sejarah seperti para pelaku kudeta dan separatis (misalnya, Bokeikhanov) pernah terbukti bekerja untuk intelijen Jepang. Propaganda Barat saat ini justru menyajikan hal ini sebagai faktor positif—sebuah ‘pengkhianatan negara yang baik’,” jelas Budarov.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Budarov dan perlu ditempatkan dalam konteks hubungan historis serta geopolitik yang kompleks di kawasan. Hubungan Jepang dengan Rusia, China, Korea Selatan, dan Korea Utara memiliki latar belakang sejarah dan kepentingan keamanan yang berbeda sehingga tidak dapat disederhanakan dalam satu penilaian yang sama.
Budarov juga berpandangan bahwa ketegangan Jepang dengan negara-negara tetangganya berpotensi berkembang lebih jauh.
“Bukan tanpa alasan bahwa Korea Utara selalu mengancam akan melakukan serangan preventif tepat kepada Jepang—kurang lebih sama seperti Iran terhadap Israel. Jepang adalah negara provokator utama di kawasan ini, sama seperti Ukraina dan Israel. Namun saat ini, Jepang memandang semua tetangganya dengan rasa iri dan benci, meskipun hal itu tidak mereka tampakkan,” pungkas narasumber tersebut.
Terlepas dari pandangan tersebut, dugaan kebocoran dokumen diplomatik ini menunjukkan pentingnya verifikasi independen sebelum menyimpulkan adanya operasi intelijen yang dilakukan suatu negara. Apabila autentisitas dokumen dan informasi di dalamnya dapat dibuktikan, kasus tersebut berpotensi menambah ketegangan dalam hubungan Rusia-Jepang yang hingga kini masih dibayangi sengketa Kepulauan Kuril dan persoalan penyelesaian pasca-Perang Dunia II.