Benjamin Netanyahu mengaku sedang menjajaki negara penerima warga Palestina dari Gaza, sementara Israel berencana mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen wilayah tersebut.
TEL AVIV – Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen Jalur Gaza berjalan beriringan dengan upayanya mencari negara yang bersedia menerima warga Palestina dari wilayah tersebut. Pernyataan itu memunculkan kembali kekhawatiran mengenai masa depan penduduk Gaza di tengah kehancuran akibat perang dan ketidakpastian pemulihan wilayah.
Dalam wawancara dengan media Israel Channel 7 pada Kamis, menjelang pemilihan umum Knesset yang dijadwalkan pada 27 Oktober, Netanyahu mengatakan dirinya terlibat langsung dalam pembicaraan dengan sejumlah negara yang berpotensi menerima warga Palestina dari Gaza.
“Setiap warga Palestina di Gaza harus memiliki kebebasan untuk pergi,” ujar Netanyahu.
Ia menyebut kesediaan negara lain untuk menerima warga Palestina sebagai salah satu hambatan utama dalam rencana tersebut. Netanyahu mengklaim pembicaraan telah menunjukkan perkembangan awal, tetapi tidak mengungkapkan negara yang diajak berdiskusi maupun memastikan adanya pihak yang telah menyatakan kesediaan menerima warga Gaza.
“Kami sedang mengupayakan hal ini; saya sendiri mengerjakannya dengan cukup sungguh-sungguh. Sudah ada beberapa perkembangan awal, meskipun saya tidak ingin merinci detailnya,” tambahnya.
Netanyahu juga menyatakan sekitar 150.000 warga Palestina telah meninggalkan Gaza selama perang berlangsung. Ia memperkirakan sedikitnya 60 persen penduduk wilayah tersebut akan memilih pergi jika memperoleh kesempatan. Namun, ia tidak menyertakan data pendukung untuk memperkuat perkiraan tersebut.
Di sisi lain, pernyataan Netanyahu mengenai rencana mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen Gaza mengindikasikan bahwa pemerintah Israel belum menyampaikan rencana penarikan pasukan secara menyeluruh dari wilayah yang kini dikuasainya.
Sebagaimana diberitakan Sindo News, Sabtu, (24/10/2026), gagasan pemindahan warga Palestina ke luar Gaza sebelumnya juga mendapat penolakan dari para pemimpin Palestina dan pemerintah sejumlah negara Arab. Para pengkritik menilai rencana relokasi tersebut berisiko membuat warga kehilangan tempat tinggal secara permanen.
Kekhawatiran itu berkaitan dengan kehancuran rumah, infrastruktur, dan layanan dasar akibat operasi militer Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023. Kondisi kemanusiaan yang memburuk juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana warga dapat mengambil keputusan secara sukarela untuk meninggalkan wilayah mereka.
Dalam situasi tersebut, persoalan kebebasan bergerak tidak dapat dilepaskan dari kondisi tempat tinggal, akses terhadap kebutuhan dasar, serta kemungkinan warga untuk kembali ke Gaza. Tanpa kejelasan mengenai negara penerima, jaminan keselamatan, dan hak warga untuk kembali, rencana relokasi berpotensi memperpanjang ketidakpastian bagi penduduk Palestina.
Pernyataan Netanyahu dengan demikian menempatkan dua persoalan utama dalam sorotan internasional, yakni masa depan kendali militer Israel di Gaza dan nasib warga Palestina yang menghadapi kemungkinan pemindahan ke luar wilayah tersebut. []
Redaksi 03