Kongres Kolombia menyetujui aturan yang mengakhiri negosiasi politik dengan kelompok kriminal dan jaringan narkoba, mewajibkan mereka menjalani proses peradilan biasa serta menyerahkan seluruh aset hasil kejahatan.
BOGOTA – Kelompok kriminal dan jaringan perdagangan narkoba di Kolombia tidak lagi memiliki jalur negosiasi politik sebagai pilihan utama untuk menghindari proses hukum. Kongres Kolombia menyetujui rancangan undang-undang yang mewajibkan kelompok tersebut tunduk pada sistem peradilan pidana biasa, sekaligus menawarkan pengurangan hukuman dengan syarat menyerahkan aset ilegal dan membantu membongkar jaringan kejahatan.
Kebijakan baru ini menjadi perubahan besar dalam strategi keamanan Kolombia. Pemerintahan Presiden Abelardo de la Espriella mengakhiri pendekatan negosiasi yang sebelumnya diterapkan melalui kebijakan Perdamaian Total pada masa mantan Presiden Gustavo Petro.
Melalui aturan tersebut, hanya organisasi gerilya tradisional yang akan tetap diakui memiliki status politik. Sementara itu, kelompok bersenjata dan organisasi kriminal lainnya harus menghadapi proses peradilan pidana biasa.
Rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Kepatuhan terhadap Keadilan itu juga mengatur insentif bagi anggota kelompok kriminal yang bersedia menyerahkan diri dan bekerja sama dengan pemerintah. Anggota biasa berpeluang memperoleh pengurangan hukuman hingga 50 persen, sedangkan pemimpin organisasi kriminal dibatasi maksimal 30 persen.
Namun, keringanan tersebut disertai kewajiban menyerahkan seluruh aset dan sumber daya yang diperoleh melalui kegiatan ilegal. Hasil penyitaan itu akan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban, sehingga para pemimpin organisasi kriminal tidak dapat mempertahankan kekayaan yang berasal dari kejahatan.
Aturan baru tersebut juga menutup peluang pemberian pengurangan hukuman maupun manfaat peradilan lainnya bagi pihak yang terlibat dalam perekrutan paksa anak di bawah umur.
Presiden De la Espriella menyambut pengesahan rancangan undang-undang tersebut melalui unggahan di platform X. Ia menyampaikan apresiasi kepada anggota parlemen yang mendukung kebijakan tersebut demi memperkuat penegakan hukum dan keamanan negara.
“Kedamaian total yang semu telah berakhir,” tulisnya.
Sebagaimana diberitakan United Press International (UPI), Rabu (04/11/2026), rancangan undang-undang itu memperoleh dukungan mayoritas di kedua kamar Kongres. Sebelum dikirim kepada presiden untuk ditandatangani, naskah finalnya harus lebih dahulu dipublikasikan dalam Congressional Gazette. Proses tersebut ditargetkan selesai sebelum tengah malam pada Rabu agar aturan dapat segera diberlakukan.
Pemerintah dan pendukung kebijakan menilai perubahan ini dapat mengembalikan kewibawaan negara serta mencegah organisasi perdagangan narkoba memanfaatkan perundingan perdamaian untuk memperoleh kekebalan hukum.
Meski demikian, kebijakan tersebut menuai kekhawatiran dari kelompok oposisi. Mereka menilai penghentian ruang dialog yang lebih luas dapat membuat komandan tingkat menengah enggan menyerahkan senjata secara kolektif. Kondisi itu dikhawatirkan memperbesar persaingan antarkelompok bersenjata dalam memperebutkan jalur perdagangan narkoba dan memicu peningkatan kekerasan di sejumlah wilayah.
Perubahan kebijakan ini menempatkan sistem peradilan pidana sebagai instrumen utama pemerintah Kolombia dalam menghadapi kejahatan terorganisasi. Efektivitasnya akan bergantung pada kemampuan negara menegakkan aturan, membongkar jaringan kriminal, memulihkan aset ilegal, serta melindungi masyarakat di wilayah rawan konflik. []
Redaksi 03