KPK memeriksa saksi dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Sirajudin Lasena, sementara hanya satu dari empat orang yang dijadwalkan hadir.
JAKARTA – Hanya satu dari empat saksi yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi pemeriksaan terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, Senin (09/11/2026). Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan empat saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan terdiri atas satu aparatur sipil negara (ASN) berinisial YK serta tiga pihak swasta berinisial FAT, PP, dan RB.
Namun, berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, hanya RB yang memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, sebagaimana dilansir MetroTV, Senin, (09/11/2026).
Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan untuk memperdalam penyidikan perkara yang sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 21 September 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap Sirajudin bersama 13 orang lainnya.
Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan Sirajudin sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Bolmut. Penyidik juga menyita uang sebesar Rp200 juta yang berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK menduga praktik korupsi itu telah berlangsung sejak Sirajudin menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bolmut periode 2023-2024 hingga menjadi Bupati Bolmut periode 2025-2030.
Dalam penyidikan, Sirajudin diduga memeras pihak swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV. Dari dugaan pemerasan tersebut, ia disebut memperoleh uang sebesar Rp130 juta.
Selain itu, KPK menduga Sirajudin menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp11,14 miliar selama periode 2023-2026.
Pemeriksaan saksi dari unsur aparatur pemerintah dan pihak swasta diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri aliran uang, hubungan para pihak, serta dugaan keterlibatan dalam perkara tersebut. KPK masih harus membuktikan seluruh dugaan melalui proses hukum yang berlaku hingga perkara dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. []
Redaksi 03