Polisi mengamankan enam pria yang diduga memproduksi dan menjual SIM, KTP, serta ijazah palsu melalui media sosial dengan tarif hingga Rp1,4 juta.
JAKARTA UTARA – Penjualan dokumen identitas dan pendidikan palsu melalui media sosial menjadi modus sindikat yang dibongkar Kepolisian Sektor (Polsek) Koja di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan enam pria yang diduga memproduksi Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga ijazah sekolah untuk diperjualbelikan.
Pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Jalan Syawal Raya, Gang Syawal Buntu Nomor 82, Rukun Tetangga (RT) 03/Rukun Warga (RW) 03, Kelurahan Tugu Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan mendapati enam orang tengah membuat dokumen palsu pada Minggu (08/11/2026) dini hari.
Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Koja Andry Suharto membenarkan pengungkapan tersebut. Namun, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara untuk menyampaikan keterangan resmi.
“Benar, kami masih dalam penyelidikan dan koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk rilis kasus,” kata Andry di Jakarta, Senin, sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin, (09/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama sekitar dua bulan. Mereka menawarkan jasa pembuatan dokumen palsu melalui media sosial sehingga calon pembeli dapat memesan sesuai jenis dokumen yang dibutuhkan.
Tarif yang ditetapkan berbeda-beda. Untuk SIM, pelaku memasang harga Rp300.000 untuk SIM C, Rp600.000 untuk SIM A, Rp1,1 juta untuk SIM B1 Umum, serta Rp1,4 juta untuk SIM B2 Umum.
Sementara itu, KTP palsu ditawarkan seharga Rp200.000. Adapun ijazah sekolah dasar (SD) dipatok Rp400.000, sekolah menengah pertama (SMP) Rp600.000, sekolah menengah kejuruan (SMK) Rp700.000, dan sekolah menengah atas (SMA) Rp900.000.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa dokumen yang seharusnya diterbitkan melalui prosedur resmi dapat menjadi komoditas dalam transaksi ilegal. Pemasaran melalui media sosial juga memungkinkan jasa semacam itu menjangkau calon pembeli tanpa harus datang langsung ke tempat produksi.
Polisi masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengungkap peran masing-masing orang yang diamankan serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Pengembangan penyidikan diharapkan dapat mengungkap jaringan distribusi dokumen palsu sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas dan dokumen pendidikan dalam berbagai keperluan. []
Redaksi 03