Pemerintah mencatat 334 SPDP terkait dugaan tindak pidana karhutla, sementara 57 badan usaha memiliki lahan terbakar seluas 33.514,01 hektare di delapan provinsi.
JAKARTA – Sebanyak 334 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah tercatat dalam proses penegakan hukum yang melibatkan perorangan dan korporasi. Data tersebut menjadi sorotan karena kebakaran juga berdampak pada puluhan ribu hektare lahan milik badan usaha di sejumlah provinsi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan, berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terdapat 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data dari Kejaksaan Agung dan Polri, mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ujar Dudung dalam Breaking News Metro TV, Senin, sebagaimana diberitakan MetroTV, Senin, (09/11/2026).
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha memiliki lahan yang terbakar di delapan provinsi. Total luas area yang terdampak mencapai 33.514,01 hektare.
Penanganan terhadap pelanggaran tidak hanya dilakukan melalui proses pidana. Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum. Rinciannya, lima pencabutan izin usaha, 19 pembekuan izin usaha, serta delapan teguran tertulis atau perintah pemulihan.
Selain itu, sebanyak 120 subjek hukum masih berada dalam proses penindakan pidana. Dudung menilai perkembangan tersebut menunjukkan penegakan hukum terus berjalan, tetapi kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan lahan masih perlu diperkuat.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan kewajiban pengelolaan lahan harus terus diperkuat,” kata Dudung.
Ia juga mengingatkan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan hak tanpa batas. Setiap izin yang diberikan negara melekat pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegangnya.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegas Dudung.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, Dudung meminta kementerian dan lembaga terkait menyelaraskan data, mempercepat proses hukum, menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
Ia menegaskan penegakan hukum harus berlaku bagi semua pihak, termasuk perusahaan pemegang izin, tanpa perlakuan istimewa. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi juga mendorong pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun. []
Redaksi 03