LPSK menelaah permohonan enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi Polri dengan mempertimbangkan tingkat ancaman serta kerentanan masing-masing pemohon.
JAKARTA – Enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut kini tengah ditelaah untuk menentukan tingkat ancaman serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan masing-masing saksi.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, proses penelaahan telah berlangsung sejak 6 November 2026. Lembaganya juga berkoordinasi dengan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menangani perkara tersebut.
“Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban,” kata Achmadi melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilansir Kompas, Selasa, (10/11/2026).
Achmadi menegaskan, perlindungan terhadap saksi menjadi perhatian penting agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa dibayangi ancaman maupun tekanan. LPSK juga terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut dan tidak menutup kemungkinan jumlah pemohon perlindungan bertambah.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Dalam menentukan bentuk perlindungan, LPSK akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari tingkat ancaman, kondisi kerentanan saksi, hingga kebutuhan perlindungan yang sesuai dengan situasi masing-masing pemohon.
Permohonan enam saksi tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi Polri, yakni Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Kepala Bareskrim Polri Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata Asep dalam konferensi pers di Markas Besar (Mabes) Polri, Selasa (03/11/2026).
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik menduga para tersangka memerintahkan tindakan tersebut tanpa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Selain itu, penyidik menduga terdapat upaya penghapusan jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi menyita 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, serta empat perangkat USB flash drive yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Perkembangan permohonan perlindungan saksi kini menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan kasus tersebut. LPSK diharapkan dapat memastikan keamanan para saksi sehingga proses pengungkapan perkara berjalan tanpa intimidasi dan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik dapat diperoleh secara bebas serta bertanggung jawab. []
Redaksi 03