Pemerintah membentuk Tim Koordinasi untuk menyelaraskan prosedur penyelidikan dan penyidikan agar hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat dapat ditindaklanjuti tanpa mengganggu independensi kedua lembaga.
JAKARTA – Pemerintah berupaya mengurai hambatan penanganan perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan menyelaraskan prosedur penyelidikan dan penyidikan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung. Langkah tersebut ditempuh melalui pembentukan Tim Koordinasi yang ditujukan untuk menyamakan standar kerja kedua lembaga tanpa mengambil alih kewenangan masing-masing.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, perbedaan pemahaman mengenai prosedur menjadi salah satu persoalan yang membuat sejumlah hasil penyelidikan Komnas HAM belum berlanjut ke tahap penyidikan di Kejaksaan Agung.
“Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandeg di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung,” kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (10/11//2026).
Sebagaimana diberitakan Info Polisi, Selasa, (10/11/2026), Yusril menegaskan bahwa pembentukan tim tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan kewenangan kedua institusi. Fokus koordinasi adalah mencari titik temu mengenai standar dan prosedur agar hasil penyelidikan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi tugas penyelidikan dan apa yang menjadi tugas penyidikan. Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan,” ujar Yusril. Ia juga menerangkan bahwa terdapat perbedaan pola kerja dalam penanganan perkara pidana pada umumnya dan perkara pelanggaran HAM berat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. Sementara itu, penyidikan dan penuntutan perkara tersebut menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.
Pembagian tugas itu berbeda dari penanganan perkara pidana pada umumnya. Dalam perkara pelanggaran HAM berat, proses penyelidikan berada di luar institusi kejaksaan, sehingga diperlukan kesamaan pemahaman antara penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung agar berkas hasil penyelidikan dapat diproses lebih lanjut.
Yusril menilai koordinasi antarlembaga negara dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu independensi masing-masing institusi. Ia mencontohkan komunikasi pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam persoalan prosedural.
“Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga.
Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” kata Yusril. Ia juga menyampaikan bahwa penyebutan tim perlu mencerminkan tujuan pembentukannya. Yusril lebih memilih istilah Tim Koordinasi karena pembahasannya diarahkan pada penyelarasan prosedur, bukan pengambilalihan ataupun pembahasan substansi kewenangan masing-masing institusi.
“Saya lebih suka menamai tim ini sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan Pokja yang membahas substansi kewenangan penyelidik dan penyidik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan,” tambahnya.
Yusril juga menyinggung ketidakhadiran Amirudin dalam rapat koordinasi. Menurut dia, kemungkinan terdapat perbedaan pemahaman mengenai pokok pembahasan sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut melalui keterangan tertulis.
“Pak Amirudin tidak hadir dalam rapat koordinasi tadi. Kesan saya, pemahaman beliau terhadap apa yang tadi dibahas dalam rapat bias, sehingga saya menjelaskan substansi rapat dengan rilis di atas,” imbuhnya.
Melalui penyamaan prosedur tersebut, pemerintah berharap hambatan administratif dan teknis dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM berat dapat diidentifikasi. Upaya itu diharapkan memperjelas proses tindak lanjut hasil penyelidikan sekaligus menjaga independensi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. []
Redaksi 03