Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dan memerintahkan pemerintah mencabut dokumen yang diterbitkan pada 2019.
JAKARTA – Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu landasan penting bagi Mahkamah Agung (MA) dalam membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan kasasi tersebut sekaligus mewajibkan pemerintah mencabut dokumen yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.
Dalam salinan lengkap Putusan Nomor 742/K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan M Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dikabulkan seluruhnya. MA juga menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 batal.
Selain membatalkan dokumen tersebut, majelis hakim memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan itu. Perintah tersebut menjadi konsekuensi langsung dari dikabulkannya gugatan pada tingkat kasasi.
Putusan itu dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026) oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius, bersama dua hakim anggota, Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Salinan lengkapnya dipublikasikan melalui Direktori Putusan MA pada Selasa (10/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa, (10/11/2026).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak hanya menilai objek sengketa administrasi pendidikan, tetapi juga memperhitungkan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Meskipun MK tidak menerima permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menyinggung tidak terbuktinya dokumen ijazah atau dokumen lain yang setara sebagai bukti penyelesaian pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat selama persidangan.
Majelis hakim kasasi menilai putusan MK tersebut menghadirkan fakta hukum baru yang memengaruhi keberadaan objek sengketa. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan:
“Dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,”
Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA menilai terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi pihak termohon. Majelis juga melakukan pengujian terhadap substansi objek sengketa dengan memperhitungkan putusan MK sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku.
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,” demikian bunyi pertimbangan majelis hakim dalam salinan putusan.
Putusan kasasi tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026. Sebelumnya, putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 21 Mei 2026.
Di sisi lain, pelaksanaan putusan MA masih menjadi perhatian karena pemerintah harus menindaklanjuti perintah pencabutan dokumen tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya menyatakan belum ada proses hukum lanjutan di lingkungan kementeriannya terkait putusan itu.
“Belum ada proses hukum lebih lanjut,” kata Abdul Mu’ti seusai rapat internal bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Jumat (6/11/2026).
Ketika kembali ditanya mengenai pembahasan internal kementerian, Abdul Mu’ti memberikan jawaban singkat.
“Belum ada, belum ada,” kata dia.
Sementara itu, Gibran sebelumnya telah menanggapi pertimbangan MK mengenai polemik dokumen pendidikannya. Ia menyatakan pendidikan tinggi yang ditempuhnya menjadi alasan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata putra sulung Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo itu, Rabu (7/10/2026).
Dengan terbitnya salinan lengkap putusan kasasi, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut administratif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama pelaksanaan perintah pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. []
Redaksi 01