Presiden Donald Trump menunda serangan militer tambahan terhadap Iran setelah mendapat desakan negara-negara Teluk, tetapi blokade Selat Hormuz dan perbedaan tuntutan kedua negara masih menghambat upaya perdamaian.
WASHINGTON – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran masih membayangi kawasan Teluk meskipun Presiden AS Donald Trump menunda rencana serangan militer tambahan. Keputusan Washington tersebut diambil setelah sejumlah negara Teluk, termasuk Qatar dan Arab Saudi, meminta agar konflik tidak semakin meluas. Namun, AS tetap mempertahankan blokade laut di Selat Hormuz sehingga peluang perdamaian masih menghadapi hambatan.
Trump menyebut Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Kuwait sebagai negara-negara yang menginginkan penyelesaian damai. Meski menahan rencana serangan baru, Washington menegaskan tetap menyiapkan kekuatan militernya untuk menghadapi perkembangan situasi.
“Amerika Serikat sepenuhnya siap siaga dengan peralatan terbaik yang pernah dibuat, dan kami rasa tidak akan ada alasan untuk menggunakannya,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia, Selasa, (10/11/2026).
Langkah diplomatik negara-negara Teluk menguat setelah Trump bertemu Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di Gedung Putih. Qatar berupaya menjembatani komunikasi antara Washington dan Teheran, termasuk melalui kunjungan Al-Thani ke Iran untuk mendorong penyelesaian konflik.
Melalui platform X, Al-Thani menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Trump dan Wakil Presiden (Wapres) AS JD Vance berlangsung positif. Ia berharap komunikasi tersebut dapat membuka jalan menuju kesepakatan yang mengakhiri ketegangan kawasan.
“Bersyukur atas diskusi positif mengenai pencapaian kesepakatan dan upaya menghadirkan perdamaian di kawasan ini,” tulisnya.
Namun, upaya mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan karena Iran masih mempertahankan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Washington. Kepala Dewan Keamanan Iran Mohsen Rezaei bahkan meminta pemerintah AS menghentikan penyebaran informasi mengenai negosiasi yang menurutnya tidak sesuai kenyataan.
Rezaei mendesak Washington menerima tujuh persyaratan yang telah diajukan Teheran. Di antara tuntutan tersebut adalah penghentian blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, pencabutan sejumlah sanksi, serta penghentian serangan udara.
Sebagai imbalan, Iran menyatakan bersedia mengakhiri blokade Selat Hormuz. Kedua pihak selanjutnya diharapkan membahas program nuklir Iran dan persoalan sanksi lainnya. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menilai persyaratan yang diajukan Teheran terlalu jauh untuk diterima Washington.
Rubio menyebut tuntutan tersebut “keterlaluan, konyol, dan sama sekali tidak realistis”. Pernyataan itu memperlihatkan masih lebarnya perbedaan posisi kedua negara meskipun jalur komunikasi diplomatik terus diupayakan.
Di Amerika Serikat, tekanan politik agar konflik segera diakhiri juga semakin meningkat. Kekalahan Partai Republik dalam pemilihan umum pekan sebelumnya turut memunculkan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, termasuk perang dengan Iran. Sejumlah tokoh Partai Republik, termasuk Vance, mengaitkan hasil pemilu tersebut dengan konflik yang berlangsung.
Rubio mengaku belum melihat peluang tercapainya terobosan diplomatik dalam waktu dekat. Sementara itu, pejabat senior UEA Anwar Gargash mengingatkan negara-negara kawasan agar bersiap menghadapi ketidakpastian yang berpotensi berlangsung lama.
Situasi di lapangan juga menunjukkan bahwa penundaan serangan baru bukan berarti operasi militer telah berhenti. Media pemerintah Iran melaporkan adanya serangan AS terhadap Pulau Qeshm pada Minggu malam. Pejabat setempat menyatakan serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan pada infrastruktur vital.
Sumber senior Iran menyebut sasaran serangan meliputi radar pertahanan udara, fasilitas navigasi kapal, pangkalan peluncur rudal, dan sistem penyebaran ranjau. Di tengah ketegangan tersebut, laporan mengenai serangan terhadap kapal tanker di kawasan Teluk dan Selat Hormuz juga masih bermunculan.
Seorang reporter televisi pemerintah Iran bahkan menyebut sebanyak 11 kapal tanker telah dibuat tidak berdaya dalam kurun waktu 10 hari terakhir. Klaim tersebut menggambarkan besarnya risiko keamanan pelayaran yang masih membayangi kawasan strategis perdagangan energi dunia.
Perkembangan ini menempatkan negara-negara Teluk pada posisi penting dalam mendorong penyelesaian konflik. Keberhasilan diplomasi Qatar dan negara kawasan lainnya akan sangat bergantung pada kesediaan Washington dan Teheran mengurangi tuntutan masing-masing, menghentikan eskalasi militer, serta mencari kesepakatan yang dapat menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. []
Redaksi 01