KPK memeriksa saksi dari kalangan swasta dan ASN Kemenhub untuk mendalami dugaan korupsi empat proyek pengerukan alur pelayaran yang tersebar di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Kalimantan Selatan.
JAKARTA – Proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan yang menggunakan anggaran negara periode 2013–2017 masih menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik kini memeriksa saksi dari kalangan swasta dan aparatur Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperdalam dugaan korupsi yang telah menjerat sembilan orang sebagai tersangka.
Dua orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan masing-masing berinisial S dari pihak swasta dan FW yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Pemanggilan kedua saksi menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan terkait pelaksanaan proyek pengerukan di sejumlah pelabuhan, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (10/11/2026).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama S selaku pihak swasta dan FW selaku ASN,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Perhatian penyidik terhadap FW juga berkaitan dengan riwayat jabatannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, FW pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub pada 2025.
Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam empat paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Proyek tersebut dilaksanakan menggunakan anggaran tahun berbeda, mulai 2013 hingga 2017.
Empat lokasi yang masuk dalam lingkup perkara tersebut meliputi:
-
Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah, untuk pekerjaan tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017.
-
Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), untuk pekerjaan tahun anggaran 2015 dan 2016.
-
Pelabuhan Benoa, Bali, untuk pekerjaan tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016.
-
Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk pekerjaan tahun anggaran 2013 dan 2016.
KPK secara resmi mengumumkan dimulainya penyidikan perkara tersebut pada 27 Juni 2024. Dalam perkembangannya, lembaga antirasuah itu telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial AK, DG, ISP, S, IAT, AK, HR, OP, dan SIG.
Pemeriksaan terhadap saksi dari unsur pemerintah dan swasta diharapkan dapat membantu mengungkap rangkaian pelaksanaan proyek, hubungan antarpihak, serta dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran pengerukan alur pelayaran.
Pengusutan perkara ini juga menjadi perhatian terhadap tata kelola anggaran infrastruktur transportasi laut. Penuntasan penyidikan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap proyek pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan di Indonesia. []
Redaksi 01