Di tengah polemik dokumen pendidikan dan isu pengunduran dirinya, Gibran meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan untuk menguji keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), yang juga diwarnai pembahasan mengenai niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya secara langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Presiden tidak secara tegas menolak maupun menyetujui permohonan tersebut.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung dengan berbagai pertimbangan. Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.
“Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo menambahkan.
Permintaan tersebut muncul di tengah perkembangan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang telah menjadi objek pembahasan dalam sejumlah proses peradilan. Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden, meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.
Perkembangan berikutnya terjadi di Mahkamah Agung (MA). Lembaga peradilan tertinggi tersebut mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) Gibran Rakabuming Raka.
Rangkaian putusan tersebut menjadi latar belakang dinamika politik dan hukum yang dihadapi Wakil Presiden. Melalui permintaan untuk menempuh proses di PTUN, Gibran menyatakan ingin memperoleh kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme peradilan.
Pernyataan pemerintah mengenai pertemuan di Istana tersebut sekaligus memperjelas bahwa pembahasan pengunduran diri dan upaya pembuktian dokumen pendidikan menjadi bagian dari komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum yang ditempuh serta keputusan politik terkait posisi Gibran dalam pemerintahan. []
Redaksi 01