Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran berlaku surut sejak Agustus 2019 dan harus segera ditindaklanjuti Kemendikdasmen.
JAKARTA – Pemerintah menghadapi kewajiban menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sejak dokumen tersebut diterbitkan pada Agustus 2019. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali (PK).
Penegasan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut dia, putusan MA tidak dapat diganggu gugat melalui mekanisme hukum lanjutan karena bersifat final.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan sebagaimana dilansir Antara, Selasa, (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, perkara tersebut berawal dari gugatan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan sekaligus membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kemendikbud untuk Gibran. Putusan itu juga memerintahkan kementerian terkait mencabut dokumen tersebut.
Dampak hukum putusan tersebut tidak hanya berlaku sejak keputusan pengadilan dibacakan. Yusril menjelaskan, MA menerapkan prinsip ex tunc, yakni pembatalan berlaku surut sejak dokumen administrasi diterbitkan pada Agustus 2019.
“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujarnya.
Yusril juga menerangkan bahwa MA tetap menerima dan memeriksa perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Menurut dia, majelis hakim mempertimbangkan bahwa persoalan tersebut memiliki kepentingan lebih luas daripada sekadar perselisihan antarkontestan dalam pemilihan presiden karena menyangkut kepentingan bangsa Indonesia.
Dari sisi kedudukan hukum, Yusril menilai Gibran tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan kasasi tersebut. Pasalnya, pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA.
Yusril memperkirakan Kemendikdasmen akan segera menjalankan perintah pengadilan setelah menerima salinan resmi putusan. Ia juga menilai kementerian tersebut tidak akan mengajukan PK karena putusan MA telah bersifat final.
“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tuturnya.
Pelaksanaan putusan MA juga berpotensi memengaruhi perkara lain yang masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yusril menjelaskan, apabila Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan yang menjadi objek sengketa, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN tersebut tidak lagi ada. Dalam perkara lanjutan itu, Gibran berkedudukan sebagai tergugat intervensi.
Meski demikian, Yusril menegaskan tindak lanjut dari perkembangan putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya diserahkan kepada Gibran. Pelaksanaan putusan oleh Kemendikdasmen dan langkah hukum maupun administratif yang akan ditempuh menjadi perhatian berikutnya dalam penyelesaian polemik dokumen pendidikan tersebut. []
Redaksi 01