Putusan Mahkamah Agung yang dinilai telah bersifat final berpotensi membuat gugatan keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka di PTUN dihentikan apabila objek sengketa telah ditindaklanjuti Kemendikdasmen.
JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berpotensi mengubah arah gugatan keabsahan dokumen pendidikan yang tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai perkara tersebut dapat dihentikan apabila objek sengketa sudah tidak lagi ada setelah putusan MA dilaksanakan.
Yusril menjelaskan, gugatan yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana berpotensi kehilangan dasar pemeriksaan apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menindaklanjuti putusan MA dengan menghapus atau mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa.
“Saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah di-upload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ucap dia, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, apabila objek sengketa sudah tidak ada, PTUN berpeluang menghentikan pemeriksaan perkara tersebut. Bahkan, perkara itu kemungkinan dihapus dari register persidangan PTUN Jakarta.
Ia juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang sebelumnya diajukan H M Subhan di MA. Kondisi tersebut membuat Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.
Dengan demikian, kewenangan mengajukan PK berada pada Kemendikdasmen selaku pihak tergugat dalam perkara di MA. Namun, Yusril memperkirakan kementerian tersebut tidak akan menempuh upaya hukum lanjutan dan justru segera melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA.
“Dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” ucap dia.
Yusril menegaskan, pelaksanaan putusan MA akan menjadi tahapan penting yang menentukan kelanjutan persoalan hukum tersebut. Ia menilai putusan itu telah bersifat final karena Gibran bukan pihak yang memiliki kedudukan untuk mengajukan PK.
“Putusan MK tidak ada PK. Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” ucap dia.
Di sisi lain, upaya Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN masih menjadi perhatian. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
“Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya tetap mengikuti proses persidangan di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya dua persoalan yang berjalan beriringan, yakni tindak lanjut putusan MA terhadap dokumen yang disengketakan dan upaya Gibran membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya. Kepastian langkah Kemendikdasmen serta perkembangan pemeriksaan di PTUN akan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan perkara tersebut. []
Redaksi 03