Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat setelah sidang etik Polri menyatakan dirinya melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur saat bertugas.
JAKARTA – Penyalahgunaan akses teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan ilegal berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadiv Hukum) Polri, Ahrie Sonta. Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri tersebut menjatuhkan sanksi administratif setelah Ahrie dinyatakan terbukti melanggar ketentuan etik institusi.
Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Polri Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, pelanggaran tersebut terjadi ketika Ahrie menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian (Kabag) Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Dalam pelaksanaan tugas itu, Ahrie diduga memanfaatkan kewenangan dan akses perangkat teknologi milik kepolisian untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa, (10/11/2026).
Dalam persidangan, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pelanggaran tersebut mencakup Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie tercela. Selain itu, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
“Serta sanksi administratif Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” tutur Isir.
Meski demikian, Ahrie menerima putusan tersebut sekaligus menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Langkah tersebut membuka peluang bagi proses pemeriksaan lanjutan atas keputusan sidang etik yang telah dijatuhkan.
Sidang KKEP dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Rudi Darmoko sebagai ketua tim, dengan Wakil Ketua Tim KKEP Roma Hutajulu. Adapun anggota majelis terdiri atas Jayadi, M. Zulkarnain, dan Rahmat Setiadi.
Kasus etik tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurut temuan awal kepolisian, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lain. Mereka di antaranya menteri, tokoh politik, pengusaha, pekerja media, hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Perkembangan perkara ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan penggunaan teknologi kepolisian, penegakan prosedur penyadapan, serta perlindungan privasi masyarakat agar kewenangan aparat tidak disalahgunakan. []
Redaksi 03