Majelis KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie Sonta setelah sidang etik selama 11 jam yang turut menghadirkan saksi-saksi dari pemeriksaan Bareskrim.
JAKARTA – Pemeriksaan etik selama 11 jam menjadi bagian penting dalam penjatuhan sanksi terhadap Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menyatakan Ahrie terbukti melanggar kode etik kepolisian.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai pada Selasa (10/11/2026). Dalam proses pemeriksaan tersebut, majelis juga menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Hasil persidangan menyatakan Ahrie melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara penyadapan ilegal. Putusan tersebut menjadi tindak lanjut dari pemeriksaan internal kepolisian terhadap keterlibatan Ahrie dalam kasus yang turut menyeret sejumlah pejabat kepolisian.
Sidang dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Rudi Darmoko sebagai ketua tim. Roma Hutajulu bertindak sebagai wakil ketua, sedangkan anggota majelis terdiri atas Jayadi, M Zulkarnain, dan Rahmat Setiadi. Rangkaian persidangan dan putusan tersebut sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Sebelum menjalani sidang etik, Ahrie telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Kasus tersebut juga menyeret tiga pejabat dan mantan pejabat kepolisian lainnya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Selain menyasar Prabowo, penyadapan diduga dilakukan terhadap sejumlah tokoh politik, jurnalis, pengusaha, menteri, serta tokoh masyarakat.
Dalam penyidikan, para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan aktivitas tersebut. Atas perkara itu, para tersangka dijerat Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain Slamet, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Markas Besar (Mabes) Polri. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Sejumlah menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menilai perkara itu diduga berkaitan dengan makar.
Putusan etik terhadap Ahrie menjadi salah satu tahapan penanganan internal Polri dalam perkara tersebut. Proses hukum pidana tetap perlu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku agar seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diuji secara objektif dan memberikan kepastian hukum. []
Redaksi 03