Tim kuasa hukum Silmy Karim mempersoalkan tidak adanya operasi tangkap tangan serta perbedaan nilai uang yang dikaitkan dengan kliennya dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
JAKARTA – Keterlibatan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) menjadi sorotan setelah tim kuasa hukumnya mempersoalkan nilai uang yang dikaitkan langsung dengan kliennya. Kuasa hukum menyebut Silmy tidak termasuk dalam angka Rp168,9 miliar yang tercantum dalam perkara, melainkan hanya dikaitkan dengan Rp1,2 miliar.
Advokat Abdul Gafur Sangaji menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap keberatan pihak terdakwa. Menurut Gafur, tanggapan jaksa pada pokoknya mengulang isi surat dakwaan dan menyebut uraian perbuatan Silmy belum dijelaskan secara komprehensif karena pembuktiannya akan dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara.
Selain mempersoalkan nilai uang, tim kuasa hukum juga menyoroti status penangkapan Silmy. Penasihat hukum Silmy, Soleman B. Ponto, menyatakan JPU telah mengakui tidak ada operasi tangkap tangan terhadap kliennya.
“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” kata Soleman kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Soleman menilai, ketiadaan OTT tersebut berbeda dengan kesan yang berkembang sejak awal perkara. Ia menyebut Silmy sempat dipersepsikan sebagai pihak yang tertangkap tangan, padahal menurutnya penuntut umum menyatakan peristiwa tersebut tidak ditemukan.
“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi tadi Penuntut Umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” kata Soleman.
Ia juga mempertanyakan perubahan penekanan perkara dari dugaan tertangkap tangan menjadi pemerasan.
“Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan, nah, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya? Nanti kita lihat,” ujarnya.
Silmy sendiri menyatakan datang secara mandiri ke Gedung KPK pada malam 3 Juni 2026 untuk memenuhi proses pemeriksaan. Ia mengklaim tidak ditemukan uang ataupun benda lain yang berkaitan dengan perkara pada dirinya saat itu.
“Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” kata Silmy.
Dalam perkara tersebut, Silmy didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar bersama sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka antara lain Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, serta sejumlah pejabat dan staf pada unit yang menangani izin tinggal.
Penuntutan terhadap beberapa pihak dalam perkara tersebut dilakukan secara terpisah. Selain dakwaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.
Perbedaan pandangan antara pihak terdakwa dan penuntut umum mengenai peran serta nilai uang yang dikaitkan dengan Silmy akan diuji dalam persidangan. Pembuktian di tahap pemeriksaan pokok perkara menjadi penentu untuk menilai kekuatan dakwaan dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak. []
Redaksi 03