Iran mendesak PBB dan IAEA mengecam tawaran imbalan AS hingga 20 juta dolar untuk informasi program nuklir Teheran karena dinilai mengancam keamanan personel dan kerahasiaan fasilitas nuklir.
ISTANBUL – Perselisihan mengenai keamanan informasi nuklir Iran kembali menyeret lembaga internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengecam program imbalan Amerika Serikat (AS) yang menawarkan hingga 20 juta dolar AS atau sekitar Rp362,8 miliar bagi pihak yang memberikan informasi terkait program nuklir Teheran.
Permintaan itu disampaikan Araghchi melalui surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB, serta Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi. Dalam surat tersebut, ia menyebut tawaran Washington sebagai tindakan yang menjijikkan dan mendesak lembaga internasional mengambil sikap tegas.
Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Selasa (10/11/2026), imbalan tersebut diumumkan melalui program Rewards for Justice yang dikelola Departemen Luar Negeri AS. Informasi itu kemudian disebarluaskan oleh Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM).
Araghchi menilai program tersebut diarahkan untuk mengumpulkan informasi mengenai fasilitas, peralatan, ilmuwan, dan personel nuklir Iran. Tawaran itu juga disebut mencakup kemungkinan relokasi bagi pihak yang bersedia memberikan informasi.
Pemerintah Iran memandang langkah tersebut sebagai upaya Washington mendorong kegiatan spionase terhadap program nuklirnya. Araghchi memperingatkan, inisiatif itu berpotensi meningkatkan ancaman keamanan terhadap ilmuwan dan tenaga teknis Iran, termasuk risiko pembunuhan serta sabotase.
Selain mempersoalkan keselamatan personel, Araghchi menyoroti dampak tawaran tersebut terhadap kredibilitas sistem pengawasan nuklir internasional. Ia menilai pengumpulan informasi rahasia mengenai fasilitas yang berada di bawah pengawasan IAEA dapat memunculkan pertanyaan mengenai integritas mekanisme pemantauan badan tersebut.
Menurut Araghchi, kewajiban pengamanan nuklir tidak dapat berjalan secara normal apabila fasilitas, personel, dan informasi sensitif terus berada dalam ancaman serangan maupun sabotase. Karena itu, ia meminta IAEA memastikan informasi rahasia yang diperoleh melalui kegiatan inspeksi tidak disalahgunakan untuk kepentingan intelijen.
Araghchi juga meminta Grossi membawa persoalan tersebut ke hadapan Dewan Gubernur IAEA. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB didesak membahas kemungkinan dampak kebijakan AS terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta meminta Washington mempertanggungjawabkan langkah yang dinilai Iran melanggar hukum.
Dalam suratnya, Araghchi turut mengacu pada Pasal IV Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT), yang mengakui hak setiap negara untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.
Persoalan ini berlangsung di tengah ketegangan antara Iran dan AS, menyusul serangan militer AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Meski berbagai upaya diplomatik telah dilakukan untuk mengakhiri konflik, kedua negara masih berselisih mengenai aktivitas nuklir Iran, pelonggaran sanksi, dan persyaratan penyelesaian konflik jangka panjang.
Desakan Teheran kepada PBB dan IAEA memperlihatkan bahwa perselisihan nuklir tidak hanya berkaitan dengan pengembangan teknologi dan pengawasan fasilitas, tetapi juga menyangkut perlindungan informasi sensitif serta keselamatan personel. Respons kedua lembaga internasional tersebut akan menjadi perhatian dalam upaya menjaga kepercayaan terhadap sistem pengawasan nuklir global. []
Redaksi 01