Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah suratnya disebut diserahkan kepada Presiden Prabowo, saat 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait proses pemakzulan.
JAKARTA – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat yang disebut sebagai pengunduran diri Gibran dikabarkan telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026).
Informasi penyerahan surat tersebut disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai orang dekat Gibran. Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Istana maupun Gibran yang memastikan status pengunduran dirinya.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata orang dekat Gibran kepada CNNIndonesia.com, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut muncul ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran. Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Berdasarkan jumlah pengusul, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyumbang 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 28 anggota, Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.
Dalam pemaparan fraksi, persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran menjadi salah satu dasar yang dipersoalkan. Sejumlah anggota DPR menilai dua putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikannya perlu menjadi pertimbangan dalam menilai kelayakan Gibran sebagai wakil presiden.
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya memutuskan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah sekolah menengah atas milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak sah. Putusan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.
Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri mencuat, Gibran disebut telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran sendiri menyampaikan bahwa Prabowo menyarankannya untuk melanjutkan upaya hukum. Ia juga menyebut Presiden memberikan sejumlah masukan terkait dinamika politik yang sedang berlangsung.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
Polemik tersebut kini berkembang pada dua ranah sekaligus, yakni proses politik di parlemen dan pembuktian hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran. Kepastian mengenai kabar pengunduran diri maupun kelanjutan proses politik terhadap Wapres masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. []
Redaksi 01 alfian