ADVERTORIAL – Kemerdekaan pers mendapat tempat yang baik di Bumi Etam Kalimantan Timur (Kaltim). Buktinya, secara berturut turut dari tahun 2020 hingga tahun 2023 ini, Kaltim mendapatkan skor di atas rata-rata berdasarkan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang digelar Dewan Pers. Tahun ini, Kaltim bahkan menempati posisi teratas di Indonesia.
Posisi tertinggi ini sama seperti yang diraih tahun tahun sebelumnya, IKP Kaltim di tahun 2022 juga di posisi pertama. Tahun 2021 dan tahun 2020 Provinsi Kaltim juga bertahan selama dua tahun berada di peringkat ketiga. Menurut Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, capaian itu patut disyukuri.
“Alhamdullilah dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Provinsi Kaltim berada di posisi pertama dalam survey IKP tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dewan Pers. Artinya secara umum iklim kebebasan pers di provinsi kita masih baik dan terbaik se Indonesia,” kata Muhammad Faisal kepada awak media, di Kantor Diskominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Jumat (10/11/2023).
Nilai yang didapat tahun ini naik sebesar 0,60 dibandingkan tahun lalu. Yakni dari nilai 83,78 di tahun 2022 menjadi 84,38 pada tahun 2023. Nilai itu, menempatkan Kaltim pada peringkat pertama secara nasional. “Terjadi penurunan pada IKP Nasional tahun ini, dari angka 77,88 tahun 2022 turun menjadi 71,57 tahun 2023, namun Provinsi Kaltim tetap naik. Artinya masyarakat kita keren dong ya kepedulian terhadap kebebasan pers,” lanjutnya tersenyum.
Ketua Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) ini juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait. Baik pemda, swasta dan seluruh masyarakat Kaltim atas apresiasi yang tinggi terhadap kebebasan pers di Bumi Etam. “Ini bukan hasil kerja pemerintah saja. Tapi semua pihak di Kaltim yang peduli dan menghargai kebebasan pers. Hasil menunjukkan bagaimana kita telah berupaya maksimal empat tahun ini. Dan ini juga bukan hasil sempurna, pasti ada riak-riak kecil dalam perjalanan tahun 2022-2023 tetapi insidennya tidak sebanyak provinsi-provinsi lain. Semangat saja dan thanks all,” kata Faisal.
Sementara itu, menurut anggota Dewan Pers Sapto Anggoro, IKP nasional 2023 menurun disebabkan sejumlah faktor. Antara lain faktor politik, ekonomi, maupun hukum. “Hasil survei menunjukkan terjadi penurunan di 20 indikator yang ada pada lingkungan fisik, lingkungan, politik, dan ekonomi,” ungkap Sapto saat acara Launching IKP 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, akhir Agustus lalu. (ADV/AJS/DISKOMINFO)