JAKARTA – Presiden Korea Selatan Yoon Yuk Yeol mendeklarasikan negaranya masuk dalam ‘darurat populasi nasional’. Ini terkait jumlah kelahiran Korsel yang terus menurun. Sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia, tahun 2024 ini diperkirakan menjadi tingkat kesuburan terendah sebesar 0,68 atau menurun dari tahun sebelumnya yakni 0,76. Sebagai informasi, tingkat kesuburan diartikan sebagai jumlah anak yang dimiliki wanita sepanjang hidupnya.
Tren itu, dia menyebutnya sebagai masalah utama bagi negara tersebut. Menurutnya tren penurunan jumlah kelahiran itu menimbulkan kekhawatiran soal kelangsungan hidup Korea Selatan. “Krisis populasi yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kelahiran jadi masalah utama dan kritis untuk Korea Selatan,” ujar dia, dikutip dari Korean Herald, Sabtu (22/6/2024).
Pemerintah menyiapkan sejumlah upaya untuk bisa meningkatkan tingkat kelahiran Korea Selatan. Salah satunya adalah membentuk kementerian baru bernama Departemen Strategi Kependudukan. Menteri yang menjabar juga akan menjadi Wakil Perdana Menteri Urusan Sosial. Saat ini jabaran tersebut diisi oleh Menteri Pendidikan. Selain itu, presiden juga akan membentuk sekretaris senior baru. Tugasnya adalah mengerjakan proyek mengatasi angka kelahiran yang rendah.
Program Peningkatan Angka Kelahiran
Pemerintah juga menyiapkan dukungan pada mereka yang memiliki anak dan ekosistem di sekitarnya. Misalnya bisa mengajukan cuti dua minggu untuk keadaan darurat seperti saat anak sakit. Selain itu juga menaikkan batas usia pengurangan jam kerja pada penitipan anak. Sebelumnya 8 tahun sekarang menjadi 12 tahun, dengan waktu maksimal dari 24 menjadi 36 bulan.
Ayah juga mendapatkan sejumlah kompensasi. Dari cuti melahirkan yang naik menjadi 20 hari dari sebelumnya 10 hari. Para ayah juga bisa mengambil cuti saat istrinya hamil dengan syarat tertentu. Tingkat penggunaan cuti ayah akan ditingkatkan dari 6,8 persen menjadi 50 persen. Sementara bagi ibu dari persen menajdi 80 persen.
Gaji cuti penitipan anak untuk tiga bulan pertama akan naik menjadi 2,5 juta won dari sebelumnya 1,5 juta won. Tiga bulan berikutnya jumlahnya menjadi 2 juta won dan enam bulan menjadi 1,6 juta won. Subsidi bulanan bagi pemberi kerja juga akan diberikan. Untuk mempekerjakan pekerja pengganti dinaikkan menjadi 1,2 juta won.
Selain itu, anak berusia 5-7 tahun juga akan bisa bersekolah gratis di taman kanak-kanak dan akan diperluas lebih lanjut. Layanan sepulang sekolah dan program untuk siswa sekolah dasar juga akan diperluas sebagai cara meringankan orang tua.
Mengutip awak media, pemerintah menjanjikan pula menambah 1.200 pembantu rumah tangga asing pada paruh pertama 2025. Proyek percontohan untuk pelajar dan istri pekerja asing bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga akan dimulai tahun depan.
Tak sampai di situ, mereka yang memiliki bayi baru lahir akan mendapatkan prioritas dalam alokasi perumahan dan pinjaman bunga rendah saat membeli rumah. Pemerintah juga memberikan 120 ribu rumah bagi mereka yang baru memiliki bayi.
Proporsi rumah juga akan ditingkatkan oleh perusahaan konstruksi pada pasangan pengantin baru saat menjual apartemen. Dari sebelumnya 18 persen menjadi 23 persen per kompleks. Pemerintah menyiapkan perluasan insentif untuk pasangan suami istri dan mereka yang memiliki bayi. Pasangan dengan bayi akan dapat dukungan lebih besar pada perawatan infertilitas. []
Putri Aulia Maharani