JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sisa tahun anggaran 2024 (TA) dan TA 2025 guna mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga (K/L) baru.
Sebagaimana dilansir dari Espos.id, “Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Menurutnya, restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
“Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan,” tambah dia seperti dilansir Antaranews.
Dalam perombakan anggaran itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Menkeu mengatakan sinergi akan terus dilakukan sehingga restrukturisasi K/L dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien.
“Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tuturnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk manfaat rakyat.
“Presiden Prabowo menekankan teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Rabu.
Di samping itu, Prabowo juga memberikan arahan agar APBN digunakan untuk fokus memberantas kemiskinan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi. Kerja sama tim dalam kabinet serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi juga menjadi arahan penting yang disampaikan Prabowo.
Arahan itu diberikan saat Sidang Kabinet Paripurna pertama bagi Kabinet Merah Putih.
Presiden juga memberikan arahan untuk konsisten dengan semangat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu menjaga kemerdekaan dan keutuhan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
Terkait kebijakan, Sri Mulyani merinci yang menjadi prioritas utama adalah ketahanan dan swasembada pangan dan energi, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan anak, hilirisasi 26 komoditas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga pertahanan dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal serta kebocoran.
Perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan pun harus dilakukan dengan teliti dan tepat sesuai prioritas dan fokus pembangunan. Dengan begitu, dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional.
“Sebuah bangsa hanya bisa maju apabila bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok,” tegas Sri Mulyani.[]
Putri Aulia Maharani