PALANGKA RAYA – Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya berupaya mencegah wilayah tersebut dijadikan tujuan pengemis menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2015.
“Biasanya mendekati puasa sampai setelah lebaran pengemis di kota ini semakin bertambah. Untuk itu kita terus berupaya menekan keberadaan mereka,” Kata Kepala Dinsosnaker Kota, Akhmad Fauliansyah di Palangka Raya, Sabtu.
Ia menerangkan sebagian dari mereka warga pendatang sementara sebagian lainnya merupakan warga Palangka Raya setempat.
“Sebagian dari wilayah tetangga seperti dari Kalsel atau dari wilayah kabupaten lain di Kalteng. Mereka datang lagi setelah berkali-kali dipulangkan ke daerah asalnya,” kata Akhmad.
Ia mengatakan, tentang penanganan pengemis dan gelandangan di Palangka Raya telah diatur dalam peraturan wali kota. Namun, kata dia, penerapannya masih terkendala sarana dan prasarana termasuk keterbatasan jumlah personil.
Dia menyatakan akan selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan Kota Palangka Raya bebas gelandangan dan pengemis.
Masyarakat juga diminta bekerja sama dengan cara tidak memberi sumbangan secara langsung kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial itu.
“Saya minta masyarakat tidak memberikan sumbangan apapun kepada gelandangan dan pengemis. Jika masih memberi artinya kita turut menyuburkan dan melestarikan keberadaan mereka,” katanya.
Sebaiknya, lanjut Akhmad, masyarakat yang hendak menyisihkan hartanya dapat menitipkan ke Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya yang selanjutnya diberikan kepada orang yang membutuhkan.
“Jika ingin bersedekah, masyarakat sebaiknya menyerahkan langsung ke panti, ke masjid atau melalui badan amil zakat. Jangan kepada pengemis,” kata Kadinsos yang belum lama menjabat itu.
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, berharap Kadinsosnaker kota yang baru saja menjabat itu menyusun program dalam menangani keberadaan pengemis dan gelandangan.
“Kami berharap dinas memiliki konsep baru tentang penanganan ini dan kemudian dipadukan dengan program dinas terkait lainnya sehingga penanganan akan lebih jelas dan maksimal,” kata Subandi.
Terkait ketersediaan dana, menurut Subandi pihaknya akan mendukung setiap program penanganan permasalahan sosial yang ada.
“Jika dana yang menjadi permasalahan, misalkan dinas membutuhkan berapa nanti pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, nanti akan kita upayakan bersama-sama,” katanya. [] ANT