KUTAI KARTANEGARA – Sebagai respons terhadap dampak kerugian yang dialami para pembudidaya kerang dara di Kecamatan Muara Badak akibat dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) memberikan bantuan sembako pada Selasa (04/03/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris, mengungkapkan bahwa bantuan berupa paket sembako ini diberikan kepada 52 pembudidaya kerang dara yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket sembako tersebut meliputi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Dari total 299 pembudidaya yang terdampak, kami hanya bisa memberikan bantuan kepada 52 orang yang memenuhi syarat berdasarkan DTKS. Kami menganggap mereka sebagai korban gagal panen akibat pencemaran yang terjadi,” kata Yuliandris kepada media.
Yuliandris menjelaskan, meskipun terdapat 247 pembudidaya lainnya yang juga terdampak, mereka tidak memenuhi kriteria keluarga pra-sejahtera berdasarkan data DTKS. Sebagian besar dari mereka memiliki usaha tambak yang mandiri dan tergolong lebih sejahtera. Namun, pemerintah tetap berupaya mencari solusi agar mereka bisa mendapatkan dukungan, salah satunya dengan berkomunikasi dengan pihak perbankan untuk memberikan relaksasi kredit kepada pembudidaya yang memiliki pinjaman usaha.
“Bantuan ini memang belum mencakup seluruh pembudidaya yang terdampak. Tetapi, Pemkab Kukar terus berusaha mencari cara untuk membantu mereka, termasuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum terdaftar di DTKS untuk mengajukan pendataan agar bisa mendapatkan bantuan sosial di masa mendatang,” lanjut Yuliandris.
Meskipun bantuan sembako ini hanya menjangkau sebagian pembudidaya kerang dara, Pemkab Kukar berharap dapat sedikit meringankan beban mereka dan mendukung pemulihan ekonomi pasca-gagal panen akibat dugaan pencemaran tersebut.
Dengan adanya bantuan ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada sektor perikanan dan budidaya, serta mendorong perbaikan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam atau pencemaran. []