JAKARTA – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), meyakini bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) malam, yang berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, bukan hanya sekadar pertemuan biasa. Hensa menyatakan bahwa pertemuan tersebut mengarah pada adanya kesepakatan atau ‘deal’ politik.
Menurut Hensa, jika tidak ada kesepakatan, pertemuan tersebut tidak akan diumumkan kepada publik. “Kalau tidak ada deal, ya tidak akan diumumkan. Kalau ada deal, barulah dibuka bahwa pertemuan itu terjadi. Ini soal menjaga marwah dan dinamika politik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (11/4/2025).
Hensa mengaitkan pengumuman oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sehari setelah pertemuan sebagai indikasi adanya kesepakatan politik. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa pertemuan itu dilakukan secara mendadak, yang semakin menguatkan dugaan adanya pembicaraan politik yang signifikan.
Dalam konteks ‘deal’ politik, Hensa menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak selalu berhubungan dengan penambahan kekuasaan, tetapi juga bisa bertujuan untuk mempertahankan posisi-posisi yang sudah ada. Misalnya, Hensa menyebutkan kemungkinan Puan Maharani tetap menjabat sebagai Ketua DPR, meskipun dengan kekuatan koalisi yang ada, Undang-Undang MD3 bisa diubah. Ia juga menambahkan kemungkinan Pramudya Ananta Toer tetap menjabat sebagai Gubernur tanpa ada gangguan, yang merupakan bagian dari ‘deal’ untuk menjaga posisi yang sudah ada.
PDIP sendiri menyatakan tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan, namun menurut Hensa, hal ini tidak bertentangan dengan adanya ‘deal’ politik antara Prabowo dan Megawati. “PDI Perjuangan itu kalau di luar pemerintahan, malah lebih enak. Itu karakter mereka. Jadi meski oposisi, bukan berarti tidak ada deal,” ungkap Hensa.
Terkait dengan kasus hukum Hasto Kristiyanto yang kini ditahan oleh KPK, Hensa menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati tidak berkaitan dengan urusan hukum tersebut. Hensa percaya bahwa Prabowo bukanlah tipe pemimpin yang akan mencampuri urusan hukum dalam berpolitik.
“Prabowo bukan tipe yang akan masuk ke ranah intervensi hukum untuk deal. Jadi, kalau pun ada pembicaraan dengan Ibu Mega, bukan soal itu (Hasto),” ujarnya.
Hensa menambahkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati mencerminkan saling menghormati yang tinggi antara kedua tokoh besar tersebut. Dia menegaskan bahwa pengumuman tentang pertemuan ini, yang diumumkan oleh Dasco, menunjukkan adanya kesepakatan yang lebih dalam. “Ini levelnya beda. Prabowo dan Megawati punya cara menghormati yang jauh di atas dinamika politik biasa. Kalau tidak ada apa-apa, ngapain diumumkan? Politik itu soal sinyal, dan sinyal ini jelas,” katanya. Pertemuan yang berlangsung pada 7 April itu menjadi sorotan karena kedua tokoh tersebut merupakan pemimpin dari dua kekuatan politik besar di Indonesia.[]
Putri Aulia Maharani