BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) sedang diterpa isu miring seputar pengaturan tender proyek. Nama Adi Darma, Wali Kota Bontang disebut-sebut bermain proyek dan mengatur siapa-siapa kontraktor proyek, meski kenyataannya dilakukan melalui lelang terbuka dengan sistem elektronik.
Isu seputar pengaturan proyek yang menimpa pejabat tinggi di pemerintahan ini sebenarnya isu lama dan sudah jadi rahasia umum. Namun mendengar isu itu, terlebih memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Adi Darma rupanya merasa berkepentingan untuk memberikan klarifikasi.
Sementara kabar tak sedap itu berhembus kencang saat pelaksanaan prosesi serah terima jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bontang yang baru. Adanya tudingan kongkalikong bagi-bagi proyek di Dinas PU ke kalangan tertentu. Adi Darma tentu saja membantah jika selama ini dirinya kerap menginstruksikan pejabat atau tim sukses untuk pemenangan tender atau proyek.
Saya tegaskan di sini, saya tidak pernah menginstruksikan apapun untuk memenangkan tender proyek, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum. Kalau memang ada, harusnya itu diproses sesuai aturan yang berlaku,” kata Adi Darma, kepada awak media di acara serah terima jabatan (sertijab) kepala dinas PU, Rabu (03/6/2015).
Ia mengaku sebagai abdi negara, tentunya setiap jabatan punya konsekwensi dalam pekerjaan. Namun dalam hal ini pemkot punya regulasi atau aturan yang jelas. Dan menurutnya kalau tidak dilakukan sesuai prosedur yang jangan dipaksakan apalagi jika pemenang tender yang harusnya menang trus dibatalkan ini bisa fatal.
“Kalau ada orang atau timses (tim sukses) saya yang bawa nama wali kota silahkan laporan ke saya. Dan asal saudara-saudara tahu,saya tidak pernah menginstruksikan ataupun mengintervensi tupoksi DPU apalagi untuk memenangkan tender proyek,” tegasnya.
Selain itu, Adi juga berpesan kepada semua jajaran di DPU untuk lebih solid dalam bekerja secara profesional.
“Sekarang ini bukan jamannya lagi mau ditutup-tutupi. Kami diawasi publik, makanya kita harus bekerja sesuai aturan dan prosedur jangan sampai ini menjadi temuan,” pesan Adi Darma kepada pegawai PU.
Wali Kota menjelaskan, perihal kota Bontang mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harusnya dipertahankan.Karena mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya kembali.
“Intinya saya meminta jabatan adalah amanah yang harus diemban ini tanggung jawab kita sebagai abdi negara yang melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, makanya apapun itu proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Sekedar informasi, secara resmi Tafiv menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bontang yang baru. Posisi Kepala DPU memang lama kosong sejak ditinggalkan HM Syirajuddin yang naik jabatan menjadi Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang. [] ANT/KBG