KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menanggapi tekanan anggaran yang signifikan dengan mengedepankan efisiensi serta peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Pendekatan ini menjadi tema utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Bappeda Kukar, Senin (02/06/2025).
Rakordal kali ini tidak hanya menjadi agenda evaluatif, tetapi juga forum penajaman kebijakan dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah menitikberatkan pada efektivitas proses pembangunan melalui penyelarasan anggaran dan kinerja lapangan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menekankan pentingnya forum ini dalam memastikan program-program strategis berjalan sesuai rencana dan mampu memberikan hasil nyata.
“Evaluasi ini penting, karena kita ingin memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dari sisi capaian fisik, progres kita sudah sangat baik,” ujarnya.
Salah satu inovasi yang mendukung pengawasan program secara menyeluruh adalah implementasi platform E-Pantau. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan langsung terhadap kinerja perangkat daerah, serta mempercepat penanganan hambatan teknis di lapangan.
“E-Pantau bukan sekadar sistem pelaporan. Ini alat bantu yang sangat efektif untuk melihat secara real-time kegiatan apa saja yang belum berjalan atau perlu percepatan. Ini sangat memudahkan kami dalam mengambil langkah konkret,” jelasnya.
Kondisi fiskal yang menantang mendorong Pemkab Kukar melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan ulang prioritas menjadi penting agar kegiatan yang tetap dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat signifikan.
“Misalnya, awalnya ada 10 kegiatan, tapi karena efisiensi, bisa jadi hanya 9 yang dilanjutkan. Tapi kami pastikan kualitas dan dampaknya tetap maksimal, terutama untuk program-program prioritas seperti sekolah rakyat dan pembangunan infrastruktur dasar,” ungkap Sunggono.
Target pembangunan tahun 2025 dipatok tinggi, yakni hingga 90 persen realisasi. Hal ini diharapkan dapat tercapai melalui konsistensi dalam pelaporan serta sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
“Kuncinya adalah sinergi dan kedisiplinan pelaporan. Kalau data dari OPD akurat dan dilaporkan tepat waktu, kita bisa kawal program secara menyeluruh,” tegasnya.
Rakordal juga dijadikan sebagai forum pembahasan menyeluruh terhadap kendala teknis yang selama ini menghambat percepatan pembangunan. Identifikasi kelemahan menjadi acuan dalam pengambilan langkah lanjutan.
“Sekarang kita sudah tahu titik lemahnya di mana. Saatnya eksekusi di lapangan,” pungkasnya.
Menggabungkan pendekatan data yang presisi, dukungan teknologi real-time, serta koordinasi lintas sektor, Pemkab Kukar berkomitmen menuntaskan program-program strategis hingga akhir tahun anggaran demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Penulis: Eko Sulistiyo