BANDUNG – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga nol persen pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/6/2025).
Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 3,17 juta warga atau 1,13 persen dari total populasi Indonesia yang tergolong miskin ekstrem, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai persoalan tersebut harus ditangani dari akar melalui pendekatan pembangunan desa yang sistematis dan menyeluruh.
“Program nasional kita adalah membangun dari desa dan dari bawah. Itulah cara paling strategis untuk menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Cak Imin dalam sambutannya.
Ia menekankan tiga pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga, serta menekan eksistensi kantong-kantong kemiskinan.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin turut mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memperluas program padat karya dan menciptakan lapangan kerja berbasis komunitas desa. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), SPPG, serta koperasi desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Rp 200 triliun dana bantuan dari pemerintah harus dikonsolidasikan untuk kepentingan produktif. Bantuan sosial tidak boleh lagi bersifat konsumtif semata. Ini butuh kerja sama dan kolaborasi lintas sektor,” tegas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Peresmian SPPG yang dikelola oleh BUMDes Niagara menjadi bagian penting dari kunjungan kerja Menko PM. Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, dengan tingkat penyelesaian fisik mencapai 97 persen. Layanan ini ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat dan mampu menjangkau hingga 4.000 penerima manfaat, sekaligus membuka lapangan kerja bagi 47 warga lokal.
“Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita terhadap ketahanan gizi dan pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat desa,” kata Cak Imin.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Abdul Haris, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya sinergi antar pihak dalam memperkuat ekosistem ekonomi pedesaan.
“BUMDes Niagara di Desa Wangisagara telah menunjukkan contoh baik dalam mengelola potensi lokal. Keberhasilan ini bisa menjadi model yang dapat direplikasi desa lain di seluruh Indonesia,” ujar Abdul.
Pemerintah berharap pendekatan pembangunan berbasis desa ini dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari tingkat paling dasar.[]
Putri Aulia Maharani