SUMBAWA — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah cepat merespons keresahan warga terkait sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram. Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan gas di Kota Sumbawa Besar pada Rabu (25/06/2025).
Sidak tersebut dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat atas kelangkaan gas bersubsidi, yang selama beberapa minggu terakhir kerap kosong di tingkat pangkalan resmi. Padahal, distribusi gas subsidi ini sebenarnya telah berjalan sesuai target kuota.
“Realisasi penyaluran LPG 3 kg untuk triwulan pertama, Januari hingga Maret 2025, telah mencapai 969.360 tabung atau 25,08 persen dari total kuota tahunan sebesar 3,8 juta tabung. Jumlah ini seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujar Ansori saat memberikan keterangan di sela-sela sidak.
Namun, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan distribusi. Beberapa pangkalan terindikasi menyalurkan LPG 3 kg tidak sesuai prosedur, di antaranya menjual ke pengecer tidak resmi dan mematok harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Ini sangat menyengsarakan masyarakat. Mereka datang ke pangkalan tapi gas selalu kosong. Ketika ada pun, harganya tidak wajar. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Ansori.
Wakil Bupati menekankan bahwa gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang ditujukan khusus untuk masyarakat tidak mampu. Karena itu, ia mengingatkan para pengelola pangkalan agar tidak mempermainkan distribusi ataupun harga.
“Saya tidak main-main. Kalau ditemukan lagi pangkalan nakal, kami tidak segan mencabut izin usahanya. Ini demi kepentingan rakyat kecil,” kata Ansori.
Lebih lanjut, Ansori juga menyerukan kepada masyarakat untuk proaktif mengawasi dan melaporkan segala bentuk kecurangan. Ia menyarankan warga untuk merekam aktivitas mencurigakan dan menyampaikannya kepada aparat pemerintah setempat.
“Silakan direkam dan laporkan jika menemukan kecurangan. Kami siap tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pemerintah tidak dibenarkan membeli gas LPG 3 kg karena tidak termasuk kelompok penerima subsidi.
Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Bugis, Wardani, mengaku terpaksa membeli LPG 3 kg meskipun harganya jauh di atas standar.
“Kita tetap beli, karena itu satu-satunya bahan bakar yang kami gunakan untuk memasak,” keluhnya.
Pemkab Sumbawa menyatakan akan memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg ke seluruh kecamatan guna memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“Semua pangkalan harus mengikuti aturan. Kami akan kawal distribusinya secara ketat,” pungkas Wakil Bupati. []
Diyan Febriana Citra.