PARLEMENTARIA — Di tengah sorotan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, menegaskan pentingnya harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan di daerah. Menurutnya, realisasi janji politik kepala daerah bukan sekadar bergantung pada semangat kampanye, tetapi lebih pada sejauh mana komitmen politik itu diterjemahkan menjadi kebijakan yang terkoordinasi dan disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Janji politik itu bukan slogan. Harus diwujudkan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau arah kebijakan antara DPRD dan Pemprov selaras,” tegas Fuad, Minggu (15/06/2025).
Ia menggarisbawahi bahwa perbedaan arah kebijakan antara dua lembaga tersebut dapat menimbulkan stagnasi, yang pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat. Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak akan tercapai jika komunikasi politik dan perencanaan anggaran tidak dijalankan secara sinergis. “Kalau dua lembaga tak berjalan seirama, rakyat yang jadi korban. Tapi kalau komunikasi dan komitmennya kuat, dampaknya akan terasa sampai ke akar rumput,” ucapnya.
Fuad menilai bahwa keselarasan antara legislatif dan eksekutif bukan hanya soal kepentingan kekuasaan, melainkan menyangkut integritas dan tanggung jawab moral kepada rakyat yang telah memberikan mandat. Ia menyebut bahwa orientasi kebijakan daerah harus berpijak pada asas keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan hasil pembangunan. “Program pemerintah harus dirancang berdasarkan asas keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti tiga sektor strategis yang harus menjadi prioritas dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga sektor ini, menurutnya, adalah fondasi kesejahteraan masyarakat yang tidak bisa ditawar. “Ini fondasi dasar. Kalau tiga sektor ini dibangun dengan baik, dampaknya akan sangat luas terhadap kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Sebagai representasi rakyat di parlemen daerah, Fuad menyatakan bahwa DPRD akan terus mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan itu harus dibarengi dengan pengawasan ketat untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. “Kami bukan sekadar menyetujui program. Kami juga memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, anggarannya tidak bocor, dan selesai sesuai tenggat,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Fuad mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Kaltim untuk membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. “Pembangunan yang berkelanjutan lahir dari kerja bersama. Kalau semua saling mendukung dan mau mendengar rakyat, maka perubahan nyata bisa terjadi,” pungkasnya. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna