Donaldy Christian Langgar meminta MK memperluas pemaknaan syarat penerima pensiun janda atau duda pegawai dengan mempertimbangkan usia, kedewasaan, penghasilan, dan status perkawinan.
JAKARTA – Ketentuan batas usia penerima pensiun janda atau duda pegawai kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon, Donaldy Christian Langgar, meminta perubahan pemaknaan aturan mengenai persyaratan anak penerima pensiun agar tidak semata-mata bergantung pada batas usia 25 tahun, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kedewasaan, penghasilan, dan status perkawinan.
Permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor 404/PUU-XXIV/2026 dan menjalani sidang pendahuluan pada Senin (09/11/2026). Pengujian ditujukan terhadap Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
Dalam permohonannya, Donaldy menyatakan dirinya mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan tersebut. Ia menilai persyaratan yang mengatur hak anak untuk menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda perlu dimaknai secara lebih luas dan tidak hanya didasarkan pada batas usia.
Pasal yang diuji mengatur bahwa anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda merupakan anak yang ketika pegawai atau penerima pensiun meninggal dunia belum mencapai usia 25 tahun, tidak memiliki penghasilan sendiri, atau belum menikah maupun belum pernah menikah.
Pemohon menilai susunan persyaratan dalam ketentuan tersebut menimbulkan persoalan dalam penerapannya, terutama terkait hubungan antara batas usia dan persyaratan lainnya.
“Syarat alternatif pada frasa huruf b, c, tidak mengikat setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas untuk menerima peninggalan pensiun itu. Frasa-frasa yang tak setara itu disusun oleh kata kerja intransitif dengan keterangan masing-masing yang tak memenuhi hukum “DM” atau diterangkan-menerangkan,” kata Pemohon menguraikan alasan permohonannya.
Melalui petitumnya, Donaldy meminta MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan penerima mencakup anak yang belum berusia 25 tahun atau belum dewasa, belum memiliki penghasilan sendiri atau menganggur, serta belum menikah, belum pernah menikah, atau masih melajang.
Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta Pemohon mempertimbangkan kembali batasan yang diajukan, khususnya penggunaan istilah belum dewasa sebagai alternatif batas usia 25 tahun.
Menurut Guntur, batas usia 25 tahun merupakan ukuran yang jelas, sedangkan istilah belum dewasa berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak disertai kriteria yang terukur.
“Nah ini sesuatu yang sudah terukur belum mencapai usia 25 tahun kemudian atau dijadikan ini sebagai pilihan ya, opsi, alternatif 25 tahun atau belum dewasa, nah belum dewasa ini menjadi, ya yang tadinya sudah pasti menjadi tidak pasti belum dewasa, belum dewasa ini berapa nih, belum dewasa itu nah itu kan pasti ada kriteria kualitatif kan,” kata Guntur.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh juga meminta Pemohon memperjelas kerugian hak konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya ketentuan tersebut. Ia menilai uraian mengenai alasan permohonan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan tuntutan yang diajukan kepada MK.
“Ini kan ingin ada pemaknaan di dalam petitum itu, Pak Donaldy nanti menguraikan itu di dalam alasan-alasan permohonan itu untuk memperkuat supaya ada hubungan korelasi antara alasan-alasan permohonan posita dengan petitumnya nanti,” kata Daniel.
Sementara itu, Ketua MK Suhartoyo menyoroti teknik penulisan permohonan yang dinilai perlu diperbaiki agar lebih mudah dipahami majelis hakim. Ia juga meminta Donaldy menjelaskan secara spesifik posisi hukumnya sebagai Pemohon dan hubungan langsung antara ketentuan yang diuji dengan kerugian konstitusional yang diklaim.
“Saya cermati bapak hanya menyebutkan anak-anak terus, tidak Pemohon. Nah posisi Pemohon di mana sehingga ada titik taut dengan kerugian di dalam menjelaskan kerugian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, di dalam menjelaskan kedudukan hukum,” kata Suhartoyo.
Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Donaldy untuk memperbaiki permohonannya, baik secara langsung (offline) maupun daring (online). Dokumen perbaikan harus diserahkan paling lambat Senin (23/11/2026) pukul 12.00 WIB.
Perbaikan tersebut hanya dapat diajukan satu kali. Karena itu, Pemohon perlu memperjelas argumentasi konstitusional, kedudukan hukum, serta hubungan antara alasan permohonan dan tuntutan agar pengujian aturan pensiun tersebut dapat diperiksa lebih lanjut. []
Redaksi 03