Meski gencatan senjata telah berlaku sejak 11 Oktober 2026, korban serangan di Gaza terus bertambah, sementara UNRWA menghadapi defisit dana US$80 juta yang mengancam keberlangsungan layanan bagi pengungsi Palestina.
GAZA – Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza kian memburuk meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak 11 Oktober 2026. Hingga Sabtu (07/11/2026), otoritas medis Palestina mencatat 1.610 warga Palestina tewas dan 5.819 lainnya terluka akibat serangan Israel selama masa gencatan senjata.
Selain korban jiwa, sebanyak 849 jenazah telah ditemukan dari bawah reruntuhan bangunan. Jumlah tersebut menambah panjang daftar korban konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.
Secara keseluruhan, jumlah warga Palestina yang tewas akibat agresi Israel di Jalur Gaza mencapai 74.640 orang, sedangkan korban luka tercatat sebanyak 175.947 orang. Data tersebut disampaikan otoritas medis Palestina dan dikutip kantor berita Palestina, Wafa.
Dalam laporan terbarunya, Wafa menyebut rumah sakit di seluruh Jalur Gaza menerima 10 korban tewas dan 22 orang terluka selama 48 jam terakhir hingga Sabtu (07/11/2026).
“Ribuan korban masih terjebak di bawah bangunan yang runtuh dan di jalan-jalan, sementara tim ambulans dan penyelamat masih belum dapat menjangkau mereka,” demikian diberitakan Wafa, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, Sabtu (07/11/2026).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gencatan senjata belum sepenuhnya menghentikan jatuhnya korban maupun menyelesaikan persoalan akses penyelamatan di wilayah terdampak. Banyak korban masih belum dapat dievakuasi karena keterbatasan jangkauan tim medis dan penyelamat.
Di tengah situasi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan layanan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres menegaskan dukungan penuh terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan meminta agar pendanaan lembaga tersebut tidak dikurangi.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan sikap Guterres kepada wartawan pada Jumat (06/11/2026) malam. “Bisa saya katakan kepada Anda sekalian bahwa sekretaris jenderal sepenuhnya berkomitmen untuk membela UNRWA dalam menjalankan peran fundamentalnya dalam mendukung pengungsi Palestina,” ujar Dujarric.
Ia juga menegaskan kembali pentingnya dukungan anggaran bagi lembaga tersebut. “Beliau sekali lagi menyerukan agar pekerjaan penting UNRWA didanai sepenuhnya,” imbuhnya.
Desakan itu muncul setelah UNRWA mengungkap tekanan keuangan yang semakin berat dalam pernyataan resminya pada Kamis (05/11/2026). Lembaga tersebut menyebut kondisi operasionalnya semakin terbatas dan mengancam keberlangsungan layanan penting bagi pengungsi Palestina.
“Kondisi operasional yang semakin ketat mengancam kemampuannya untuk mempertahankan layanan-layanan penting,” demikian pernyataan badan itu.
UNRWA melaporkan defisit arus kas sebesar US$80 juta atau sekitar Rp1,4 triliun. Selain kekurangan dana tersebut, akumulasi kewajiban dan beban keuangan berulang juga menjadi tantangan jangka panjang bagi keberlanjutan operasional lembaga.
Dalam beberapa tahun terakhir, UNRWA turut menghadapi berbagai hambatan hukum, administratif, dan praktis yang ditimbulkan Israel untuk melanjutkan aktivitasnya di wilayah Palestina yang diduduki.
Meningkatnya korban jiwa dan keterbatasan pendanaan lembaga kemanusiaan menjadi dua persoalan yang saling berkaitan dalam penanganan krisis Gaza. Dukungan internasional terhadap UNRWA dan kelancaran akses tim penyelamat dinilai penting agar bantuan serta layanan dasar bagi warga Palestina tetap berjalan di tengah situasi konflik. []
Redaksi 03