Pemerintah mengingatkan penagih utang tidak boleh menarik kendaraan secara sepihak karena eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti prosedur hukum, termasuk melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan dan debitur menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela.
JAKARTA – Penarikan kendaraan oleh penagih utang atau debt collector tidak dapat dilakukan secara sepihak meskipun perusahaan pembiayaan telah memiliki sertifikat jaminan fidusia. Jika debitur tidak bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela dan terjadi perselisihan mengenai cedera janji, eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme pengadilan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej. Ia mengingatkan bahwa hubungan pembiayaan yang pada awalnya merupakan persoalan perdata dapat berubah menjadi perkara pidana apabila penagihan disertai kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum.
“Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan,” kata Edward, sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin, (09/11/2026).
Menurut Edward, penyelesaian persoalan pembiayaan perlu dimulai sejak sebelum perjanjian ditandatangani. Perusahaan pembiayaan harus memeriksa kemampuan dan kelayakan calon debitur agar potensi tunggakan maupun konflik dapat dicegah sejak awal.
Ia juga mengingatkan perusahaan pembiayaan dan penagih agar menjaga kerahasiaan data pribadi debitur. Penyebaran data tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Selain itu, tenaga penagih harus memiliki legalitas dan sertifikasi serta menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) Henry Sulaiman menjelaskan, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor.
Melalui skema tersebut, kendaraan tetap dapat dikuasai dan digunakan debitur, sedangkan hak atas benda itu menjadi jaminan atas kewajiban pembiayaan. Pendaftaran jaminan dilakukan secara elektronik hingga sertifikat diterbitkan.
“Pendaftaran dilakukan secara elektronik hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia,” tutur Henry.
Ia menegaskan, sertifikat jaminan fidusia memang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, kekuatan tersebut bukan berarti kreditur atau penagih bebas mengambil kendaraan dengan cara apa pun. Pelaksanaan eksekusi tetap harus memperhatikan prosedur hukum dan hak debitur.
Henry merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.
Dengan demikian, keberadaan sertifikat fidusia tidak otomatis memberikan kewenangan kepada penagih untuk mengambil kendaraan secara paksa. Prosedur hukum tetap menjadi batas yang harus dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak yang ditugaskan melakukan penagihan.
Di sisi lain, Ditjen AHU berupaya memperkuat tata kelola administrasi jaminan fidusia melalui program FIDEX (Fiduciary Excellence). Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.
Salah satu pengembangan FIDEX ialah layanan jaminan fidusia berbasis Application Programming Interface (API) bagi perusahaan dengan volume transaksi tinggi. Melalui layanan tersebut, perusahaan pembiayaan dapat mengakses sistem administrasi fidusia secara langsung dari aplikasi internal yang digunakan.
Pengembangan layanan itu diharapkan mempercepat proses transaksi sekaligus menjaga stabilitas akses bagi notaris, perseorangan, dan pengguna lainnya. Pembenahan administrasi juga ditujukan untuk mendorong ketertiban pencatatan jaminan fidusia.
Penguatan prosedur eksekusi dan perbaikan layanan administrasi diharapkan berjalan beriringan. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, perusahaan pembiayaan, kreditur, debitur, dan tenaga penagih diharapkan dapat menjalankan hak serta kewajibannya tanpa mengabaikan perlindungan hukum masing-masing pihak. []
Redaksi 01