PASER – Pembangunan dua bendungan di Sungai Telake terkendala persoalan lahan. Sementara soal pembebasan lahannya hingga sekarang masih belum jelas.
Komisi II DPRD Paser merespons temuan tersebut dalam kunjungan DPRD Paser beberapa waktu lalu, dengan menggelar rapat dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas perkembangan proyek tersebut, Senin (29/6).
Dari penjelasan perwakilan Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang Paser diketahui, pada aliran Sungai Telake akan direncanakan dibangun dua bendungan, yakni Sekiyet dan Lambakan.
Terungkap pula beberapa penyebab yang mengakibatkan pembangunan bendungan yang tak terealisasi hingga saat ini. Untuk pengadaan tanah Pemkab Paser telah mengirimkan surat kepada Pemprov Kaltim. Pemkab meminta agar pembebasan lahan menggunakan dana dari APBD Kaltim.
“Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, apakah pengadaan tanahnya diakomodasi pemprov atau tidak,” beber Cholik, yang mewakili bagian pemerintahan.
Selain lahan, kendala lain adalah terkait minimnya investor. Karena untuk membangun bendung itu, diperlukan anggaran mencapai Rp 1,2 triliun. Dengan biaya sebesar itu, mustahil dapat direalisasikan melalui APBD Paser.
Ada juga permasalahan relokasi masyarakat di dua desa yang terdampak, yakni Desa Kepala Telake dan Muara Lambakan.
Dari kajian diketahui, bendungan itu memiliki multi manfaat. Di antaranya, pembangkit listrik, bahan baku air bersih, hingga pertanian. “Jika bendungan ini terealisasi, Balikpapan pun dapat mengambil bahan baku air bersih,” tandasnya.
Amirudin dari anggota Komisi II berharap pemkab serius merealisasikan bendungan tersebut. “Kami harap pemerintah segera melakukan rapat koordinasi. Jika perlu, kami siap hadir untuk memberikan saran,” imbuhnya. [] KP