Denny Indrayana mendorong Kemendikdasmen melaksanakan putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, sembari membuka kemungkinan kembali menghadapi perkara tersebut di PTUN.
JAKARTA – Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi titik penting dalam polemik dokumen pendidikan tersebut. Advokat Denny Indrayana mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menindaklanjuti putusan itu, tetapi pada saat yang sama membuka kemungkinan kembali menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika perkara terkait kembali bergulir.
Sikap tersebut disampaikan Denny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia merespons pernyataan Gibran yang menyatakan akan menempuh langkah hukum di PTUN dengan menunjukkan dokumen pendidikan mulai tingkat sekolah dasar hingga sarjana.
Denny menduga langkah yang dimaksud Gibran berkaitan dengan gugatan Mercy Sihombing di PTUN. Dalam perkara tersebut, Denny bersama Herianto dan sejumlah advokat lainnya pernah bertindak sebagai kuasa hukum. Namun, gugatan itu sebelumnya telah dicabut setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diperkuat putusan kasasi MA.
“Jadi mengatakan akan melakukan langkah pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara–saya membacanya ini adalah perkara yang sedang digugat oleh Ibu Mercy Sihombing–yang kami Mas Herianto dan beberapa rekan menjadi kuasa hukumnya, itu adalah langkah yang tidak hanya melawan, membangkang, tapi juga keliru,” kata Denny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/11).
Meski pernah mencabut gugatan, Denny menyatakan belum menutup kemungkinan untuk kembali terlibat dalam proses persidangan. Keputusan tersebut, menurut dia, akan dibahas lebih dahulu bersama pihak yang diwakilinya.
“Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Denny menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengenai rencana Kemendikdasmen melaksanakan putusan kasasi MA dengan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Untuk mempercepat pelaksanaan putusan tersebut, Denny berencana berkoordinasi dengan Subhan Palal, salah satu pemohon kasasi MA. Mereka akan meminta Kemendikdasmen segera menindaklanjuti putusan melalui surat resmi.
“Kami nanti akan berkoordinasi dengan salah satu pemohon juga Bapak Subhan Palal, sebagai penggugat untuk segera melakukan follow up dengan berkirim surat ke Didkasmen untuk memint agar pencabutan segera dilakukan,” katanya.
Denny merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ia menyebut Pasal 7 Ayat 2 sebagai dasar kewajiban pemerintah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, ia menilai langkah mengajukan peninjauan kembali (PK) maupun kembali memperkarakan persoalan tersebut di PTUN perlu mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jadi dari segala sisi hukum administrasi dan hukum tata negara melakukan fight kata Wakil Presiden melalui perkara Ibu Mercy di PTUN adalah langkah yang bukan saja tidak menghormati konstitusi, tapi juga salah secara strategi dan salah secara konsep,” katanya.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tersebut tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya kemarin.
Perkembangan perkara ini kini bergantung pada tindak lanjut putusan MA oleh Kemendikdasmen serta langkah hukum yang akan ditempuh pihak-pihak terkait. Kepastian pelaksanaan putusan pengadilan dan proses pembuktian melalui jalur hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan atas polemik dokumen pendidikan tersebut. []
Redaksi 01