JAKARTA – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengemuka setelah Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pandangan ini dinilai sebagai langkah untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sekaligus menekan beban anggaran negara yang selama ini terus meningkat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD layak untuk dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat yang telah diterapkan selama beberapa periode terakhir.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Sugiono menjelaskan, efisiensi yang dimaksud tidak hanya terkait proses pemungutan suara, tetapi juga mencakup tahapan penjaringan calon, mekanisme penyelenggaraan, hingga pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Selama ini, menurut dia, pilkada langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar dan terus mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun.
Ia mencontohkan, pada 2015 dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada tercatat hampir Rp7 triliun. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada 2024 mencapai lebih dari Rp37 triliun. Kenaikan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama, mengingat anggaran tersebut sejatinya dapat dialihkan untuk program-program pembangunan yang lebih produktif.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata dia.
Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung para calon kepala daerah. Menurutnya, biaya politik yang besar kerap menjadi penghalang bagi figur-figur potensial dan berintegritas untuk maju dalam kontestasi pilkada. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi pilihan masyarakat terhadap pemimpin yang benar-benar kompeten.
“ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” kata Menteri Luar Negeri itu.
Gerindra juga menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan nilai-nilai demokrasi. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, sehingga legitimasi demokratis tetap terjaga. Bahkan, Sugiono menilai mekanisme ini dapat meningkatkan pengawasan publik karena proses pemilihan berlangsung di lembaga perwakilan yang lebih terbuka untuk diawasi masyarakat.
“Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” katanya.
Di sisi lain, mekanisme pemilihan oleh DPRD juga diyakini mampu menekan potensi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul selama tahapan kampanye pilkada langsung. Meski demikian, Gerindra menekankan pentingnya pembahasan dan kajian mendalam yang melibatkan berbagai elemen masyarakat agar sistem yang diterapkan tetap transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” katanya. []
Diyan Febriana Citra.