BIAK – Pemerintah Provinsi Papua mematangkan koordinasi lintas sektor menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Biak Numfor, Selasa (13/01/2026). Fokus utama persiapan tidak hanya pada aspek seremonial, tetapi juga menjamin keamanan, kelancaran mobilitas, serta kesiapan lokasi yang akan dikunjungi.
Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri tiba di Biak Numfor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua sebagai bagian dari langkah awal penguatan koordinasi. Rombongan tersebut terdiri atas Panglima Kodam XVIII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim dan Wakapolda Papua Brigjen Pol Faisal Ramadhani. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra bersama jajaran pemerintah daerah setempat.
Setibanya di Biak, Gubernur Fakhiri segera memimpin rapat koordinasi terbatas yang digelar di Gedung Negara Biak. Rapat ini membahas secara rinci rangkaian agenda Wakil Presiden selama berada di Biak Numfor, termasuk pengamanan sejak kedatangan hingga keberangkatan menuju Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan.
“Semua unsur yang terlibat harus menyiapkan secara detail. Tidak hanya acara, tetapi juga alur kedatangan dan keberangkatan agar berjalan tertib dan lancar,” tegas Fakhiri.
Ia menekankan bahwa kesiapan teknis dan pengamanan harus dirancang secara komprehensif, dengan pembagian tugas yang jelas antarlembaga. Menurut Fakhiri, kunjungan Wakil Presiden merupakan momentum penting yang harus dijaga bersama agar berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Pengamanan harus disiapkan secara teliti dan ekstra. Saya minta semua kegiatan Bapak Wakil Presiden selama di Biak Numfor benar-benar terjaga keamanannya,” katanya.
Selain faktor keamanan, Fakhiri juga mengingatkan pentingnya komunikasi efektif antarpemangku kepentingan. Ia meminta seluruh aparatur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait bekerja dalam satu komando guna mencegah terjadinya miskomunikasi selama kunjungan berlangsung.
Sementara itu, Pangdam XVIII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim memastikan bahwa seluruh skema pengamanan telah disusun sesuai prosedur tetap. Ia juga menekankan bahwa pendekatan persuasif dan humanis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan.
“Saya sudah perintahkan agar pengamanan dilakukan sesuai SOP dan tetap humanis. Jangan sampai ada tindakan yang menimbulkan kesan kurang baik di tengah masyarakat,” kata Amrin.
Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran di Biak Numfor sendiri dijadwalkan akan diisi dengan peninjauan Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di Distrik Biak Timur. Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 10 hektare dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari asrama siswa, layanan makan, seragam sekolah, buku pelajaran, hingga perangkat laptop.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang mulai dijalankan pada 2025. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di Papua, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah daerah setempat menyambut baik agenda kunjungan Wakil Presiden tersebut. Selain menjadi ajang evaluasi program nasional, kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan sektor pendidikan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. []
Diyan Febriana Citra.