JAKARTA – Agenda luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah dipastikan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat. Forum tersebut merupakan inisiatif Presiden AS Donald Trump dan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/02/2026).
Selain menghadiri pertemuan BoP, Prabowo juga akan melanjutkan rangkaian kunjungannya di Amerika Serikat dengan agenda ekonomi strategis. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat direncanakan menandatangani kesepakatan tarif dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang diharapkan berdampak pada penyesuaian kebijakan perdagangan kedua negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo di Washington merupakan bagian dari undangan resmi pemerintah Amerika Serikat.
“Menghadiri undangan mengenai meeting BoP, kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insya Allah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS,” kata Prasetyo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Rabu (18/02/2026). Ia menambahkan, “Iya, setelah BoP, baru kemudian ada rencana tanda tangan kerja sama tarif.”
Langkah Presiden Prabowo untuk hadir dalam forum internasional yang baru dibentuk tersebut tidak lepas dari perdebatan di dalam negeri. Sejumlah kalangan menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace memiliki implikasi politik dan diplomatik yang signifikan, baik di tingkat global maupun domestik. Sikap dan pernyataan Presiden selama berada di Washington dinilai dapat memengaruhi persepsi publik terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Beberapa pekan sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo diketahui memanggil sejumlah mantan menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri, serta diplomat senior ke Istana Merdeka, Jakarta. Pihak Istana menyebut pertemuan itu membahas dinamika dan arah kebijakan global Indonesia. Namun, sejumlah sumber menyebut salah satu topik krusial yang dibicarakan adalah keputusan Indonesia untuk ikut serta dalam Board of Peace Gaza.
Salah satu tokoh yang memberikan catatan kritis adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Dalam analisis kebijakan yang diunggah melalui media sosial, Dino menyoroti sejumlah aspek BoP, mulai dari mandat yang dinilai berbeda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga struktur kepemimpinan yang menempatkan Donald Trump sebagai ketua tanpa batas waktu. Ia juga menyinggung keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam BoP, sementara Palestina disebut tidak memperoleh ruang representasi.
“Karena Indonesia sudah keburu masuk dalam Board of Peace, saya ada beberapa saran untuk Pemerintah Indonesia. Kalau BoP ternyata melenceng atau mengecilkan peran PBB, atau benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip Indonesia, atau dengan hukum internasional, sebaiknya kita keluar,” kata Dino. Ia juga menambahkan, “Tegaskan pula dari awal bahwa Indonesia tidak akan mungkin membayar iuran US$1 miliar untuk menjadi anggota permanen Board of Peace.”
Menurut Dino, angka tersebut dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan kontribusi Indonesia di forum regional dan global lainnya. Ia mengingatkan bahwa nominal itu setara ratusan kali iuran Indonesia di ASEAN dan puluhan tahun kontribusi Indonesia kepada PBB. Kritik lain yang muncul menyebut keputusan bergabung dalam BoP terkesan terburu-buru dan belum melalui proses konsultasi publik maupun parlemen.
Meski demikian, pemerintah menilai kehadiran Indonesia dalam Board of Peace justru penting. Argumen utama Presiden Prabowo adalah bahwa ketika Amerika Serikat membentuk forum baru di luar mekanisme PBB, Indonesia perlu berada “di dalam ruangan” tempat keputusan strategis itu dibahas, agar kepentingan nasional tetap dapat disuarakan. []
Diyan Febriana Citra.