BURU – Operasi penertiban tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, mengungkap berbagai persoalan sosial dan dugaan keterlibatan warga negara asing. Dalam operasi gabungan yang berlangsung sejak 27 April hingga 14 Mei 2026 itu, aparat menemukan praktik prostitusi, peredaran minuman keras, hingga mengamankan 16 warga negara asing asal China yang diduga terlibat aktivitas tambang ilegal.
Penertiban dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura dan Tim Terpadu Provinsi Maluku. Operasi tersebut difokuskan untuk mengosongkan area tambang ilegal sekaligus menertibkan aktivitas yang dinilai mengganggu keamanan dan merusak lingkungan.
Sebelum operasi dimulai, Kepala Staf Umum (Kasum) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Richard Tampubolon bersama Satgas PKH lebih dahulu meninjau langsung lokasi tambang di Gunung Botak.
Tim gabungan yang terdiri dari unsur Satuan Tempur (Satpur), Bantuan Tempur (Banpur), dan Satuan Teritorial Kodam XV/Pattimura dari Pulau Buru serta Pulau Ambon kemudian melakukan penyisiran di area tambang, base camp, hingga lokasi pemurnian emas.
Dari hasil penyisiran itu, petugas menemukan sejumlah lokasi penjualan minuman keras dan praktik prostitusi di sekitar kawasan tambang ilegal. Selain itu, sebanyak 16 warga negara asing asal China turut diamankan dan diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura Doddy Tri Winarto menegaskan operasi tersebut tidak hanya menyasar aktivitas penambangan tanpa izin, tetapi juga berbagai persoalan sosial yang berkembang di lokasi tambang.
“Kami tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi melakukan pembersihan total terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang menyertainya,” ujar Doddy Tri Winarto, sebagaimana dilansir Kumparan, Minggu (03/05/2026).
“Temuan 16 warga negara asing asal China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara,” tegasnya.
Menurut Doddy, operasi penertiban juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam ke jalur resmi.
“Bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kami berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak. Penertiban ini adalah langkah nyata kita dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak,” ucap dia.
“TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal,” lanjutnya. []
Redaksi05