WASHINGTON D.C. – Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran membuka peluang baru bagi stabilitas Timur Tengah setelah kedua negara menyepakati penghentian konflik serta memulai negosiasi lanjutan terkait program nuklir Teheran. Namun, implementasi perjanjian tersebut masih menghadapi tantangan politik dan keamanan di kawasan.
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman pada Rabu (17/06/2026). Kesepakatan itu memuat komitmen Iran untuk mengurangi kandungan uranium yang diperkaya sebagai imbalan pencabutan sanksi dan dukungan ekonomi internasional.
Seorang pejabat AS menyebut penandatanganan dilakukan setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Istana Versailles, Prancis, saat Trump menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dokumen tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pemerintah Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan dokumen kesepakatan telah rampung.
“Sekarang saatnya untuk menguji implementasi perjanjian tersebut,” kata Baqaei, sebagaimana dilansir Kompas, Kamis, (18/06/2026).
Perjanjian tersebut diharapkan mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari 2026 dan memicu ketegangan regional, termasuk penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran serta serangan balasan menggunakan rudal dan drone. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis itu menjadi salah satu agenda awal yang dinantikan karena berpengaruh terhadap perdagangan energi global.
Berdasarkan isi kesepakatan, Washington berkomitmen mencabut sanksi minyak terhadap Iran dan memfasilitasi pencairan dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS setelah tercapai kesepakatan akhir mengenai program nuklir Iran. Sebagai imbalannya, Iran akan mengurangi stok uranium yang diperkaya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA), lembaga pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kesepakatan ini sekaligus membuka masa negosiasi selama dua bulan guna membahas pengendalian jangka panjang atas program nuklir Iran. Meski demikian, sejumlah pihak di AS mengkritik isi perjanjian tersebut karena dinilai belum cukup membatasi ambisi nuklir Teheran.
“Ambisi nuklir Iran tidak dibatasi, dan mereka telah belajar bahwa mengancam Selat Hormuz berhasil,” kata Senator AS Bill Cassidy dari Partai Republik.
“Sanksi akan dicabut, dan pemboman telah berhenti. Ini adalah kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade,” ujarnya.
Di sisi lain, kelompok Hizbullah di Lebanon menyambut kesepakatan itu sebagai kemenangan diplomatik bagi Iran. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menilai perjanjian tersebut turut membuka ruang bagi meredanya konflik di Lebanon yang selama ini terdampak perang regional.
Meski ketegangan mulai menurun, laporan serangan di Lebanon selatan masih terjadi setelah pengumuman kesepakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perjanjian AS-Iran tidak hanya ditentukan oleh isi dokumen, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah ke depan. []
Redaksi05